SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng mulai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Buleleng Tahun 2026.
Pembahasan berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng, Selasa (2/9/2025).
Sejumlah catatan penting mengemuka, mulai dari porsi anggaran antar OPD, pemerataan pembangunan, hingga pemanfaatan pinjaman daerah.
Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, eksekutif telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS ke tiap komisi untuk dipertajam.
Hasilnya sudah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar), meski masih ada program prioritas yang belum tersentuh anggaran.
“Banggar sudah sepakat dengan eksekutif, tapi ada beberapa kekurangan. Kalau ada program prioritas yang belum mendapat alokasi, itu yang kami dorong. Prinsipnya, pembagian anggaran di OPD harus proporsional,” ujar Wandira.
Salah satu sorotan datang dari Komisi II DPRD Buleleng yang menilai pembangunan masih terpusat di Kota Singaraja.
Mereka mendesak agar anggaran diarahkan lebih merata hingga kecamatan dan desa.
“Kalau mau merata, pasti ada yang dikurangi dari pos lain. Beberapa yang kami anggap urgen antara lain penambahan armada perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), armada pemadam kebakaran, hingga pembangunan rumah singgah,” tegas Wandira.
Rancangan APBD Buleleng 2026 sendiri diproyeksikan menembus Rp 2,6 triliun lebih.
Dalam rapat, DPRD juga menyoroti rencana pinjaman daerah ke BPD Bali senilai Rp 200 miliar.
Dari jumlah itu, Rp 150 miliar diprioritaskan untuk revitalisasi RSUD Buleleng, sementara sisanya diharapkan bisa diarahkan ke pembangunan infrastruktur desa.
“Besok akan kita diskusikan kembali bersama eksekutif, apakah perlu ada pergeseran anggaran, termasuk dari pos penataan kota,” tambah Wandira Adi. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya