RadarBuleleng.id - Rekaman voice note yang menyebut adanya keterbatasan obat bagi pasien stroke di RSUD Tabanan beredar luas di grup WhatsApp hingga menjadi perbincangan publik.
Dalam rekaman tersebut terdengar seorang dokter yang tengah menangani pasien menyampaikan informasi mengenai keterbatasan sejumlah obat, seperti citicoline yang biasa digunakan sebagai terapi penunjang pasien stroke, cedera kepala, hingga gangguan seperti Alzheimer.
Selain itu, beredar pula pesan yang ditujukan kepada manajemen rumah sakit. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa selama 26 tahun bekerja di RSUD Tabanan, baru kali ini terjadi persoalan kekurangan obat.
Menanggapi hal tersebut, pihak direksi RSUD Tabanan membenarkan adanya rekaman voice note yang beredar. Namun mereka menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah kekurangan obat secara keseluruhan.
Direktur RSUD Tabanan dr. Gede Sudiarta menjelaskan, obat yang sempat tidak tersedia merupakan obat kategori suplemen dalam formularium rumah sakit, bukan obat darurat yang termasuk dalam Formularium Nasional (Fornas).
“Yang tidak tersedia ini obat yang sifatnya suplemen atau formularium rumah sakit. Untuk obat yang sifatnya emergency atau fornas masih tersedia dan aman,” jelasnya, Senin (10/3).
Menurutnya, keterbatasan obat tersebut terjadi karena tertundanya pencairan klaim BPJS Kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan proses peralihan sistem administrasi dari manual ke sistem digital, sehingga pengadaan obat sempat mengalami kendala.
“Saat stok mulai menipis sebenarnya sudah kami lakukan pengadaan. Namun sistem menolak karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk pembayaran akibat klaim BPJS yang belum cair,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, manajemen RSUD Tabanan saat ini tengah mempercepat proses penyesuaian data rekam medis pasien dari sistem manual menuju sistem digital.
Sudiarta memastikan, klaim BPJS Kesehatan kini mulai cair setelah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Kami jamin sesuai hasil koordinasi 16 Januari 2026 klaim BPJS sudah mulai cair sehingga proses pengadaan kembali bisa berjalan,” jelasnya.
Selain itu, RSUD Tabanan juga mengajukan bantuan dana kepada Pemkab Tabanan untuk menjaga stabilitas operasional rumah sakit.
“Kami sudah mengajukan subsidi sekitar Rp 60 miliar untuk meringankan beban operasional. Astungkara, mudah-mudahan bisa terealisasi pada anggaran perubahan sehingga ketersediaan obat kembali stabil,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Manajemen Operasional RSUD Tabanan Ni Wayan Primayani mengungkapkan keterlambatan klaim BPJS terjadi selama tiga bulan, yakni sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.
“Setiap bulan nilai klaim yang belum cair rata-rata sekitar Rp 7 miliar,” ungkapnya.
Primayani menjelaskan keterlambatan tersebut murni terjadi karena proses peralihan sistem layanan dari manual menuju digitalisasi yang membutuhkan penyesuaian administrasi.
Saat ini, terdapat sekitar 9.000 berkas klaim yang harus dilengkapi datanya agar sesuai dengan sistem digital.
“Tercatat ada sekitar 9.000 berkas klaim yang harus dilengkapi datanya dari sistem manual ke digital,” bebernya.
Kendala administrasi ini berdampak pada operasional rumah sakit, termasuk kesejahteraan 952 pegawai serta pengadaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP). Bahkan, jasa pelayanan (jaspel) pegawai sejak Januari hingga Februari 2026 belum dapat dibayarkan.
Hingga 31 Desember 2025, total utang RSUD Tabanan tercatat lebih dari Rp 36 miliar. Rinciannya, utang obat mencapai lebih dari Rp 19 miliar dan utang BMHP sekitar Rp 16 miliar yang merupakan kewajiban dari tahun sebelumnya.
“Hutang ini sudah sejak lama ada dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya