Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temui Dewan, Forkom BPD Buleleng Minta Perbup dan Kendaraan Operasional

F
Penulis: Francelino Junior❯

Forkom BPD Buleleng berharap mereka mendapat kendaraan operasional. Juga meminta adanya perbup terkait BPD.
Forkom BPD Buleleng berharap mereka mendapat kendaraan operasional. Juga meminta adanya perbup terkait BPD.
SINGARAJA-Forum Komunikasi (Forkom) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Buleleng meminta untuk difasilitasi kendaraan operasional serta Peraturan Bupati (perbup).


Advertisement

Mereka beraudiensi ke Kantor DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa (23/1) pukul 10.00 WITA dan diterima Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna.

Ketua Forkom BPD Buleleng, Ida Bagus Kade Rai Surya Darma menjelaskan tujuan mereka untuk difasilitasi kendaraan operasional untuk 129 desa. Kendaraan tersebut untuk menunjang tugas dan fungsi mereka di pemerintahan desa.

Selain itu, mereka juga berharap agar Ketua DPRD Buleleng mau membantu melobi Penjabat Bupati Buleleng agar mau membuat perbup, yang merupakan turunan dari Perda Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Advertisement

Mereka berharap, dalam perbup itu nantinya menjabarkan mengenai teknis BPD yang belum terakomodir, agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda.

"Kami harap perbup mengenai hal-hal teknis BPD, baik itu laporan kinerja maupun terkait dengan pesangon atau tunjangan BPD di Buleleng," katanya ditemui usai audiensi.

Adanya perbup itu, juga sebagai bentuk satu pemahaman antara perbekel dengan BPD. Karena BPD juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja perbekel, juga menjaga harmonisasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Advertisement

"Salah satu bahasa teknis terkait dengan dana purna bakti atau pesangon. Mekanisme besaran tidak diatur di perda, adanya perbup sehingga tidak berdebat panjang dengan kepala desa," sambungnya lagi.

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Dwi Adnyana mengatakan bila pengadaan kendaraan operasional penunjang kembali lagi ke keuangan desa.

Karena operasional untuk desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi untuk pengadaan kendaraan operasional harus berasal dari sumber dana lain, bukan dari dana desa. Karena dana desa sudah diatur oleh pemerintah pusat.

"Kalau perlu serta kebutuhan dana memenuhi, silahkan lakukan pengadaan berdasarkan hasil musyawarah. Seperti kendaraan operasional perbekel dari pengadaan desa," kata Dwi Adnyana.

Mengenai permintaan perbup, Dwi Adnyana menjelaskan sebenarnya segala format yang berkaitan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016. 

Tetapi karena dalam Perda 12 Tahun 2018 dalam Pasal 111 dan 112 tertuang amanat untuk membentuk perbup terkait laporan kinerja BPD dan pesangon, sehingga merasa wajib untuk membuat perbup.

"Akan didiskusikan dengan Bagian Hukum, sehingga BPD ada pedoman," singkatnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menanggapi santai terkait permintaan kendaraan operasional. Menurutnya ini kembali lagi ke kebijakan kepala daerah.

Pengadaan kendaraan operasional ini sama juga seperti kebijakan untuk memberikan kendaraan operasional ke perbekel, kelian adat, hingga kelian subak.

"Ini masalah kebijakan saja. Kalau kita mau menganggarkan ya bagus. Akan coba kami sampaikan saat pembahasan APBD bersama Pemkab Buleleng. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk diprogramkan," ujarnya.

Mengenai perbup, masih dengan nada santai, Supriatna mengatakan tindak lanjut membuat perbup melihat dari keperluannya. Bila dipandang perlu, maka membuat perbup terkait BPD akan dilakukan.

Namun bila dirasa tidak perlu, maka tidak membuat perbup bukan menjadi persoalan.

Meskipun ia tidak mengetahui pasti perda tersebut tidak ditindaklanjuti sejak tahun 2018 hingga saat ini oleh kepala daerah sebelumnya hingga Buleleng dipimpin penjabat.

"Itu ranahnya ada di kepala daerah. Meskipun ada klausul, kalau dipandang tidak perlu maka tidak membuat perbup bukan menjadi persoalan, tidak wajib ada turunan perdanya," pungkasnya.***

Advertisement
Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

DPRD Buleleng usulkan dana talangan kesehatan Rp 10–20 miliar di APBD 2027 untuk antisipasi warga miskin yang terdampak evaluasi PBI JKN-KIS.

Inspektorat Audit Keuangan Desa Tamblang. Muncul Temuan Rp 500 Juta

Inspektorat Audit Keuangan Desa Tamblang. Muncul Temuan Rp 500 Juta

Inspektorat Buleleng audit pengeloaan keuangan Desa Tamblang 2022-2025. Ketua Komisi II DPRD sebut temuan Rp500 juta, Tipikor Polres mulai periksa saksi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer