
RadarBuleleng.id – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugas di daerah, berpeluang pindah di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjajal peluang baru.
Pemerintah pun mulai menyiapkan regulasi dan persyaratan agar mereka bisa pindah ke ibu kota baru.
Harapannya muncul budaya birokrasi baru yang lebih menekankan aspek digital.
Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas.
Menurutnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan bertugas di IKN harus benar-benar melalui proses seleksi. Baik ASN baru maupun ASN yang mengajukan pindah.
Syaratnya, ASN itu tak hanya bagus secara akdemik, namun memiliki skill dan multitasking.
“Bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital disana. Sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” kata Anas sebagaimana dilansir Jawapos.com pada Selasa (30/1/2024).
Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini mengungkapkan, skill dan multitasking saja tidak cukup.
Mereka yang akan bertugas di IKN harus menguasai literasi digital berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Lebih lanjut Rini menyampaikan semua ASN yang bertugas pada Kementerian/Lembaga pada Satuan Kerja (Satker) Pusat akan dipindahkan.
Proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai kelembagaan dan ketersediaan hunian. Rencananya setiap ASN akan mendapatkan hunian, baik yang lajang maupun yang telah berkeluarga.
“ASN yang dipindahkan pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir) dan formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN,” tegasnya.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memindahkan 3.246 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Pemindahan tersebut akan dimulai pada bulan Juli hingga November 2024 mendatang. (*)



