Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sempat Mendukung, PDI Perjuangan Kini Tolak Program Tapera

J

 

Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Suasana kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

RadarBuleleng.id - PDI Perjuangan kini menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Padahal dulunya PDIP merupakan partai yang mendukung program tersebut.


Advertisement

Tapera merupakan muara dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Program Tapera sendiri lahir lewat pembahasan undang-undang di DPR RI. Bahkan Ketua Pansus Tapera merupakan politisi PDIP, Yoseph Umar Hadi.

Advertisement

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam implementasi undang-undang, pemerintah harus melihat konteks yang terjadi di masyarakat.

Sebelum menerapkan undang-undang, pemerintah harus melihat kondisi rakyat dan hal-hal yang bersifat wajib. 

“Itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya. Kita kan baru pemulihan ini setelah pemilu dana terkuras dan bansos melonjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong," kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (6/6/2024).

Advertisement

Menurut Hasto, penerapan undang-undang harusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dia meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan aturan tersebut. 

Salah satu yang ia kritisi adalah perubahan ketentuan dalam iuran Tapera. Tadinya iuran bersifat sukarela, kemudian berubah menjadi iuran wajib bagi semua pekerja.

Semestinya, kata Hasto, aturan Tapera tidak membebani masyarakat. "Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat. Tapi pada saat yang lain tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ,: ujarnya.

Hasto mendorong pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, mengingat kini masyarakat umumnya menolak Tapera. 

Dia menilai tidak ada salahnya pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Tapera demi kepentingan masyarakat.

"Nggak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat saat ini adalah menolak itu,” demikian Hasto. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement
Editor : Eka Prasetya
Sumber : jawapos.com

Artikel Terkait

Di Hadapan Megawati, Koster Tegaskan Kekuatan PDIP Harus Tetap Bersumber dari Rakyat

Di Hadapan Megawati, Koster Tegaskan Kekuatan PDIP Harus Tetap Bersumber dari Rakyat

Di hadapan Megawati Soekarnoputri, Wayan Koster menegaskan kekuatan PDI Perjuangan harus tetap bersumber dari rakyat saat penutupan Bulan Bung Karno 2026 di Bali.

Sambut Galungan dan Kuningan, PDIP Bagikan 12 Ekor Babi dan Sembako ke Sembilan Kecamatan

Sambut Galungan dan Kuningan, PDIP Bagikan 12 Ekor Babi dan Sembako ke Sembilan Kecamatan

Sambut Galungan dan Kuningan, PDIP Buleleng membagikan 12 ekor babi dan paket sembako ke sembilan kecamatan. Kegiatan ini disebut sebagai wujud partai nasionalis yang menghormati seluruh perayaan keagamaan.

Semarak Bulan Bung Karno, Lansia se-Buleleng Adu Kompak di Lomba Senam PDI Perjuangan

Semarak Bulan Bung Karno, Lansia se-Buleleng Adu Kompak di Lomba Senam PDI Perjuangan

PDI Perjuangan Buleleng menggelar Lomba Senam Lansia di Singaraja. Peserta dari sembilan kecamatan tampil kompak dan penuh semangat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer