
RadarBuleleng.id – Wacana pembentukan matra baru dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengemuka.
Selain TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, konon akan ada matra baru. Yakni TNI matra siber, alias pasukan siber.
Isu itu mencuat setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk cabang baru dalam TNI, yaitu matra siber.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyebut pembentukan matra baru dalam tubuh TNI tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Karena memerlukan perubahan regulasi terlebih dahulu.
Baca Juga: TNI AL Latihan Perang di Laut Buleleng. Rudal dan Torpedo Ditembakkan
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini belum memungkinkan pembentukan matra siber yang terpisah dari tiga matra yang sudah ada: baik itu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
“Awalnya konsep ini bukan dimaksudkan sebagai matra baru. Salah satu syarat matra adalah kepemilikan alutsista (alat utama sistem persenjataan). Jika siber dijadikan matra, akan ada kesan berdiri sendiri,” ujar TB Hasanuddin sebagaimana diberitakan JawaPos.com pada Kamis (5/9/2024).
Ia menekankan bahwa pembentukan matra baru di lingkungan TNI bukanlah proses yang sederhana. Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas menyebutkan bahwa TNI terdiri dari tiga matra: TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Ketiganya bekerja di bawah komando Panglima TNI.
Oleh karena itu, menurut TB Hasanuddin, jika memang ada niat untuk menambah matra baru, maka diperlukan revisi terhadap UU TNI yang berlaku saat ini.
"Untuk menambah matra baru, pertama-tama aturannya harus diubah dulu," tegas purnawirawan TNI AD tersebut.
TB Hasanuddin juga menolak jika kekuatan pertahanan siber disebut sebagai sebuah angkatan. Terlebih, Panglima TNI pernah mengungkapkan bahwa personel siber sebagian besar akan diisi oleh tenaga sipil yang ahli di bidang IT. Hal ini, menurutnya, membuat istilah ‘angkatan’ menjadi kurang tepat.
“Jadi yang lebih tepat bukan disebut angkatan, melainkan lembaga khusus siber di lingkungan TNI. Negara lain juga menerapkan hal yang serupa,” jelas politisi dari PDIP tersebut.
Lebih lanjut, legislator asal Jawa Barat IX itu mengusulkan agar pertahanan siber diorganisir dalam bentuk lembaga dengan spesialisasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan intelijen siber.
“Jika memang sangat diperlukan, format yang lebih cocok adalah membentuk lembaga atau komponen utama di bawah Markas Besar TNI yang berfokus pada pertahanan dan intelijen siber,” tambahnya.
Sebagai mitra TNI yang membidangi urusan pertahanan, Komisi I DPR juga mengingatkan pentingnya mengisi pasukan siber dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi, serta dukungan infrastruktur yang canggih dan modern.
"Utamanya, personel yang bertugas harus kompeten, dan infrastrukturnya pun harus mutakhir," pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.



