Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kementerian PPPA Minta Predator Seksual Dihukum Berat

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kini tengah berusaha menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.


Advertisement

Kasus kekerasan itu mencakup kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual.

Saat ini kementerian tengah membenahi layanan hotline Sapa129. Hotline tersebut menjadi kanal pelaporan kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Lewat kanal tersebut, korban bisa mendapat perlindungan, pendampingan pemulihan psikis, maupun pendampingan hukum.

Advertisement

Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengatakan, program itu akan diperluas. Termasuk hingga ke tingkat kabupaten/kota.

“Harapannya kerjasama UPT (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di kabupaten dan kepolisian bisa lebih erat. Jadi kalau ada laporan, langsung ditindaklanjuti polisi,” ujar Veronica saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Buleleng, Bali, pada Kamis (1/5/2025).

Advertisement

Salah satu masalah yang hendak diurai adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak.

Veronica berharap para pelaku kekerasan seksual, predator seksual, maupun pelaku pedofilia, mendapat hukuman maksimal.

Ia mengaku tengah melakukan penjajakan dengan Mahkamah Agung. Sehingga hal itu bisa terwujud.

“Bagaimana hakim juga bisa memberikan hukuman maksimal pada pelaku kekerasan seksual. Sehingga ada efek jera,” tegasnya.

Lebih lanjut Veronica mengatakan, Kementerian PPPA berupaya menanggulangi masalah kekerasan perempuan dan anak. Baik itu dari faktor penyebab, maupun dari penindakan hukum.

Dalam hal penindakan hukum, pihaknya ingin agar hakim memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku kekerasan seksual.

Sementara di faktor penyebab, Kementerian PPPA mendorong program keluarga berencana. Program itu bukan terkait jumlah anak, namun terkait kesiapan pasangan memiliki anak.

“Rencanakan berapa mau punya anak. Sepanjang mampu memberikan kesetaraan, bisa memberikan gizi yang baik, pendidikan yang baik, tidak ada masalah. Disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga,” tegas Veronica. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement

Artikel Terkait

Desa Gobleg Tanamkan Budaya Anti Korupsi Lewat Tri Hita Karana hingga Awig-Awig

Desa Gobleg Tanamkan Budaya Anti Korupsi Lewat Tri Hita Karana hingga Awig-Awig

Desa Gobleg di Buleleng menanamkan budaya anti korupsi melalui kearifan lokal seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, awig-awig, dan tradisi adat sebagai benteng mencegah praktik korupsi.

Hadapi Masalah Hukum, Lima Tersangka Kasus Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam Kini Didampingi 10 Pengacara

Hadapi Masalah Hukum, Lima Tersangka Kasus Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam Kini Didampingi 10 Pengacara

Sepuluh advokat mendampingi lima tersangka kasus kematian terduga pencuri ayam di Tabanan. Perbekel Batunya berharap penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui mediasi.

Keluarga Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dimassa Didampingi AAIB Bali, Minta Publik Tak Perkeruh Situasi

Keluarga Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dimassa Didampingi AAIB Bali, Minta Publik Tak Perkeruh Situasi

Keluarga KD, pria asal Buleleng yang tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan massa di Tabanan, mendapat pendampingan hukum dari AAIB Bali. Kuasa hukum meminta masyarakat tidak memperkeruh situasi dan menghormati

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer