Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegas! DPRD Minta Disdikpora Buleleng Selesaikan Persoalan Zonasi SD di Desa Panji

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯

 

BICARA PENDIDIKAN: Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara.
BICARA PENDIDIKAN: Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) negeri di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, masih berlarut-larut.


Advertisement

Hingga kini belum ada jalan keluar konkrit untuk mengatasi masalah daya tampung sekolah di desa tersebut.

Saat ini jumlah pelamar melampaui daya tampung SD negeri di wilayah tersebut. Akibatnya puluhan siswa terancam tidak mendapat sekolah.

Masalah tersebut turut menjadi perhatian DPRD Buleleng. Dewan meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng mencari jalan keluar terkait PPDB zonasi di Desa Panji.

Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara mengungkapkan, secara regulasi setiap sekolah memang hanya bisa menampung 28 orang siswa, atau maksimal 32 orang siswa.

Masalahnya jumlah pelamar jauh lebih besar ketimbang daya tampung sekolah yang ada di Desa Panji.

Advertisement

Dia mencontohkan, di SDN 1 Panji ada 48 orang pelamar. Dengan daya tampung 28 orang, praktis ada 20 orang anak yang harus ditolak.

Demikian halnya dengan di SDN 2 Panji. Di sekolah tersebut ada 43 orang pelamar. Dengan daya tampung 28 anak, artinya ada 15 orang anak yang tidak diterima.

“Semua itu warga Panji, dan beralamat di Panji. Daftarnya lewat jalur zonasi. Tapi karena daya tampung terbatas, anak-anak ini tidak bisa diterima,” kata Susila.

Susila menyebut di SDN 1 Panji, anak-anak yang melamar merupakan warga Banjar Dinas Kelod Kauh dan Banjar Dinas Bangah. 

Sesuai zonasi mereka mendaftar di SDN 1 Panji. “Tapi faktanya tidak diterima. Malah yang dekat sekolah juga tidak diterima. Ini kan persoalan,” ujarnya.

Politisi Golkar itu meminta Disdikpora Buleleng mengambil langkah konkrit guna menyelesaikan persoalan PPDB SD di Desa Panji.

Ia menyebut para siswa wajib mendapat pendidikan yang layak, sesuai dengan amanat Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.

“Jangan  sampai ada anak yang tidak sekolah karena persoalan zonasi,” ujarnya.

Susila menyebut pemerintah harus berani mengambil terobosan . Entah itu mengoptimalkan kapasitas kelas, atau menambah kelas.

“Kalau tambah kelas, silahkan nanti dikaji, sekolah mana yang secara lahan layak dan siap. Karena jumlah penduduk ini akan terus berkembang,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga di Banjar Dinas Kelod Kauh, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, menggeruduk Kantor Perbekel Panji pada Selasa (2/7/2024).

Mereka melayangkan protes, karena anak mereka tidak diterima di SDN 1 Panji, yang notabene lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025, warga menyatakan telah melamar melalui jalur zonasi. Namun tidak diterima. Pada akhirnya, warga yang tinggal lebih jauh dari sekolah justru diterima. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi beri kritik keras ke eksekutif usai aspirasi dewan dan hibah dicoret di RAPBD Buleleng 2027.

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Buleleng walk out saat rapat RAPBD 2027. Persoalkan ketidakjelasan pencairan hibah bansos dan Pokkir reses dewan.

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer