Krisis Guru di Buleleng jadi Sorotan, Mahasiswa Sindir Slogan “Kota Pendidikan”
SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Permasalahan kekurangan tenaga guru di Kabupaten Buleleng, Bali, kini kian menjadi perhatian berbagai kalangan.
Tidak hanya masyarakat umum, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (BEM Rema Undiksha) turut angkat suara.
Di sela diskusi Pasar Intaran, Minggu (22/3/2026), Presiden Mahasiswa BEM Rema Undiksha menyerahkan pandangan tertulis kepada Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.
Langkah tersebut menjadi bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan di Buleleng yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan.
Presiden Mahasiswa Undiksha, I Wayan Reka Ningcaya Bawa mengatakan, kondisi krisis guru di Buleleng kontras dengan citra Singaraja sebagai kota pendidikan.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, sangat miris dengan wilayah yang kita kenal dengan slogan kota pendidikan tapi krisis pendidik," ungkapnya.
Ia menilai, kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah agar tidak berdampak lebih luas terhadap kualitas pendidikan.
Sementara itu, Menteri Kajian dan Isu Strategis BEM Rema Undiksha, I Kadek Agus Yudi Luliana mengungkapkan, pihaknya sebenarnya berharap dapat menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung dalam forum diskusi. Namun kesempatan tersebut tidak didapatkan.
"Meskipun tadi kami tidak berkesempatan untuk menyampaikan isi pandangan sebagai aspirasi ini secara langsung dalam diskusi, namun tulisan yang kami serahkan tersebut diharapkan bisa menjadi atensi bagi bapak bupati dan kami berharap Pemkab serius dalam mengatasi permasalahan ini," tegasnya.
BEM Rema Undiksha pun berharap Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat mengambil langkah konkret dan cepat guna mengatasi krisis tenaga guru yang tengah terjadi.
Asal tahu saja, Buleleng kini mengalami krisis guru untuk jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng mencatat kekurangan 1.134 orang guru.
Masalah semakin pelik karena pemerintah tidak bisa merekrut guru lewat mekanisme kontrak maupun honorer. Sebab regulasi rekrutmen pegawai pemerintah kini harus melalui pemerintah pusat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
