Perolehan Suara Kembar Caleg di Buleleng Berpotensi Jadi Sengketa Pemilu

RadarBuleleng.id - Aura kompetisi pada Pemilu 2024 tampaknya belum tuntas betul. Masih ada peluang sengketa yang terbuka lebar.
Sengketa Pemilu tersebut juga berpotensi terjadi di Kabupaten Buleleng.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali telah memetakan masalah-masalah yang berpotensi memicu sengketa pada Pemilu 2024.
Salah satu potensi sengketa pemilu itu ada di Kabupaten Buleleng. Pemicunya perolehan suara kembar antar caleg.
Hal itu terjadi dalam perebutan kursi anggota DPRD Buleleng dari Dapil Buleleng 9 - Kecamatan Sukasada.
Ada 2 orang caleg dari PDI Perjuangan yang memperoleh suara sama. Masing-masing adalah Putu Mangku Budiasa dan Ni Made Lilik Nurmiasih. Keduanya sama-sama mendapat 4.554 suara.
Mangku Budiasa sempat melapor ke Bawaslu Buleleng terkait sikap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Panji, Kecamatan Sukasada yang dinilai tidak profesional. Tapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Sejauh ini Mangku Budiasa tampak tidak melakukan manuver politik apapun terkait hasil Pemilu 2024.
Tetapi, Bawaslu Bali memandang masih ada potensi sengketa yang muncul dalam hajatan Pemilu 2024.
Komisioner Bawaslu Bali, Gede Sutrawan mengungkapkan, perolehan suara kembar yang terjadi di Kecamatan Sukasada sangat mungkin berujung pada sengketa.
Sengketa tersebut berpeluang terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng melakukan pleno penetapan hasil Pemilu 2024.
“Tentu ada peluang untuk itu. Tapi sejauh ini tidak ada sengketa terkait Pemilihan Legislatif yang masuk di Mahkamah Konstitusi,” kata Sutrawan, Senin (22/4/2024).
Menurutnya sesuai dengan pasal 29 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, penetapan perolehan kursi di Kecamatan Sukasada sebenarnya sudah klir.
“Sejauh ini tidak ada laporan di MK. Kami identifikasi, memang ada potensi sengketa yang disebabkan perolehan suara yang sama itu,” ujarnya.
Lebih lanjut Sutrawan mengatakan, saat ini pihaknya masih menanti penetapan perolehan kursi legislatif oleh KPU.
Penetapan perolehan kursi itu akan dilakukan setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi.
“Kalau sudah ada surat dari MK, paling lambat 3 hari itu sudah ditetapkan. Setelah itu tidak ada ruang apa-apa lagi. Makanya kalau tidak ada sengketa, tidak bisa ditetapkan. Saat ini kami dan jajaran masih menunggu penetapan alokasi kursi dan calon terpilih,” demikian Sutrawan.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.



