Dewan Buleleng Soroti Program Pengentasan Kemiskinan. Data Dinilai Kacau Balau, Dampaknya Hasil Tak Maksimal
SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng mendesak Pemkab Buleleng lebih serius menyiapkan program penanggulangan kemiskinan.
Dewan menilai upaya yang selama ini dijalankan belum optimal sehingga angka kemiskinan cenderung stagnan.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng bersama Pemkab Buleleng saat membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (4/3/2026). Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.
Anggota DPRD Buleleng, Anak Agung Widia Putra, menilai persoalan data kemiskinan tak pernah tuntas dari tahun ke tahun. Bahkan, menurutnya, kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antara desa dan kabupaten.
“Di desa sudah mengusulkan perubahan data, tapi di kabupaten belum masuk. Akhirnya dilempar lagi ke desa, dan ujungnya saling lempar. Kami harap permasalahan data ini bisa klir,” kata politisi yang akrab disapa Jung Putra itu.
Ia menegaskan, isu kemiskinan harus menjadi perhatian serius karena sudah menjadi pergunjingan di masyarakat. Jung Putra juga menyinggung adanya penerima bantuan yang kondisi ekonominya tak kunjung membaik.
“Ada yang sudah lama mendapat bantuan, tapi tidak berubah kondisi ekonominya. Malah ada mental di masyarakat yang merasa bangga dapat bantuan. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Anggota DPRD Buleleng, Wayan Edy Parsa. Ia menilai pemerintah belum menyentuh akar persoalan atau hulu kemiskinan. Menurutnya, faktor pola pikir, akses pendidikan, serta keterbatasan sumber daya menjadi pemicu utama.
“Hal yang paling sederhana, memperluas akses air bersih. Dengan memperluas akses, kesehatan masyarakat bisa lebih baik,” ungkap politisi Nasdem itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyoroti adanya ketidaksinkronan data. Secara statistik, angka kemiskinan disebut terus menurun.
Namun di sisi lain, beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang ditanggung pemerintah daerah justru meningkat.
“Bicaranya angka kemiskinan turun, tapi iuran JKN KIS tidak berubah, malah bertambah. Kami berharap pemerintah serius mendampingi masyarakat miskin ini. Supaya angka kemiskinan ini tidak hanya bagus di atas kertas, tapi faktualnya tidak berubah. Karena dari tahun ke tahun kita sudah mengalokasikan anggaran besar, tapi progress-nya tidak jelas,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
