DPRD Buleleng Soroti Anomali Data Kemiskinan, Minta Pemkab Gunakan Data Riil
SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng melontarkan kritik tajam terhadap penanganan kemiskinan di Bali Utara.
Wakil rakyat menilai pemerintah daerah perlu bekerja dengan data riil di lapangan, bukan sekadar berbasis administrasi.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengungkap adanya anomali dalam data kemiskinan.
Ia menyoroti ketidaksinkronan antara angka statistik yang menunjukkan penurunan, dengan beban anggaran yang justru meningkat.
“Secara statistik angka kemiskinan menurun. Namun jika dilihat dari indikator pembiayaan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI), jumlahnya justru meningkat. Ini yang harus dijawab,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya validasi data secara menyeluruh melalui sistem seperti SIKS-NG dan DTSEN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat bawah.
Ngurah Arya menegaskan, akurasi data menjadi kunci agar kebijakan penanggulangan kemiskinan, termasuk rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda), benar-benar tepat sasaran.
“Kalau kemiskinan memang turun secara riil, seharusnya beban anggaran PBI juga ikut terkendali. Ini perlu data yang presisi,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas operator data di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dinilai penting agar data yang dihimpun tidak sekadar formalitas administratif, melainkan mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.
“Harapannya, Buleleng bisa keluar dari peringkat daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan siapa yang benar-benar layak dibantu dan siapa yang sudah mandiri,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
