KPUD Bali Usulkan Surat Suara Bisa Dikirim Lewat Pos, Meski Pemilih di Dalam Negeri

SINGARAJA, Radarbuleleng.jawapos.com- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali dan Buleleng 2024 usai.
Kepala daerah yang terpilih pun sudah dilantik pada Kamis (20/2) secara serentak di Jakarta.
Meski begitu, ada sejumlah catatan dan usulan agar pesta demokrasi lima tahun kedepan, dapat meminimalkan golongan putih (golput).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, pihaknya bersama KPUD kota/kabupaten di Bali sudah melakukan evaluasi pilkada. Semuanya juga sudah bergerak melakukan focus group discussion (FGD).
Menurutnya, untuk gelaran pilkada di Buleleng tidak ada catatan, sebab semuanya sudah berjalan sesuai rencana.
Meski angka partisipasi pemilih yang masih kurang, namun tidak menampik perubahan-perubahan positif yang terjadi dalam gelaran pesta demokrasi.
”Kalau di Buleleng, angka partisipasi pemilihnya wajib ditingkatkan. Perlahan tapi pasti, semua bisa ditingkatkan,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPUD Buleleng usai FGD, Kamis (20/2) pagi.
Lidartawan menyebut, pihaknya kini mengusulkan ke KPU RI berkaitan dengan UU Pemilih Pemilu.
Sebab berdasarkan pengamatan, pengalaman, serta kinerja KPUD Bali dan Buleleng salah satunya, kebanyakan para pemilih sebenarnya berada di luar daerah saat pencoblosan.
Sedangkan pemungutan suara yang acap kali dilakukan pada hari Rabu, membuat pemilih yang merantau enggan pulang ke daerah asalnya untuk memilih. Meskipun saat itu menjadi hari libur, namun tetap saja pemilih enggan pulang.
Hal ini pun menjadi sorotan, sebab berpengaruh juga pada partisipasi pemilu di Buleleng.
Diketahui untuk Pilkada Bali dan Buleleng 2024, angka partisipasi masyarakatnya 64,7 persen. Sedangkan pada Pemilu 2024 malah 75,3 persen.
”Saya sarankan untuk pemilu selanjutnya, agar pemilih yang tidak bisa pulang, agar dikirim surat suaranya lewat pos. Kenapa kirim ke luar negeri bisa, sedangkan pilkada tidak bisa?,” lanjut Lidartawan.
Selain itu, KPUD Bali juga mengusulkan agar metode kampanye lebih spesifik. Juga terus mengkampanyekan green election, bagi daerah yang tidak diperbolehkan menggunakan plastik hingga baliho.***

