Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Catat! PPPK di Buleleng Harus Paham Regulasi, Salah Satunya Etik Profesi

F
Penulis: Francelino Junior❯

 


Advertisement

Suasana saat seleksi kompetensi PPPK lingkup Pemkab Buleleng belum lama ini. Kini untuk tahap I, sebanyak 3.586 orang tenaga non ASN sudah dinyatakan lulus untuk PPPK teknis dan tenaga kesehatan.
Suasana saat seleksi kompetensi PPPK lingkup Pemkab Buleleng belum lama ini. Kini untuk tahap I, sebanyak 3.586 orang tenaga non ASN sudah dinyatakan lulus untuk PPPK teknis dan tenaga kesehatan.

Radarbuleleng.jawapos.com- Teguran keras diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.

Karena kini sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN), maka mereka sudah seharusnya memahami regulasi. Salah satunya etik profesi.

Advertisement

Tentu saja ini menarik, sebab belum lama ini publik Buleleng sempat dihebohkan dengan dugaan perselingkuhan dua oknum ASN yakni GA dan WA, yang bertugas di Sekretariat DPRD Buleleng.

Hal ini menjadi ramai, karena dilaporkan dan diviralkan oleh istri GA berinisial LW. Kini dua oknum itu sudah mendapat sanksi berat, yaitu pemecatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa yang mengatakan, kalau perubahan status mereka dari non ASN menjadi ASN melalui jalur PPPK, maka harus diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku.

Advertisement

Salah satunya, pemahaman yang baik terhadap regulasi dan komitmen terhadap tugas, yang akan menumbuhkan rasa memiliki, terhadap instansi tempat para mereka bertugas.

Tentu saja hal itu berdampak pada menjaga nama baik instansi dan ikut memajukan daerah.

”Kalau tidak dibaca dan dipahami, bisa terjadi pelanggaran. Jadi, disiplin dan kinerja harus terus ditingkatkan,” kata Suyasa pada Minggu (27/7).

Pemkab Buleleng menyoroti pentingnya pemahaman terhadap berbagai regulasi kepegawaian.

Seperti UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 tahun 2018, serta Perbup Buleleng Nomor 46 tahun 2021 tentang Kode Etik ASN.

Para PPPK pun ditekankan untuk memahami isi perjanjian kerja secara mendalam.

Agar tidak sekedar diterima dan larut dalam euforia. Sebab di dalam dokumen itu, mengatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pegawai. 

Seperti menggunakan sarana dan prasarana tidak sesuai fungsinya. Bersikap asusila dan amoral.

Memberikan pernyataan yang menyerang pemerintah. Hingga menyebarkan informasi kebencian yang berbau SARA, baik secara lisan dan tertulis.

”Yang kami ingin dan pastikan bahwa setiap PPPK memahami target kinerja, serta kontribusinya berdampak langsung terhadap pelayanan publik,” tandas Suyasa yang juga ketua panitia seleksi (Pansel) daerah pengadaan PPPK Kabupaten Buleleng.

Melalui penguatan ini, Pemkab Buleleng ingin ada reformasi birokrasi yang kokoh. Dengan pemahaman atas regulasi yang ada, ikut memperjelas indikator kinerja yang harus dicapai PPPK, selama masa kontrak kerjanya.***

Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Fraksi Golkar Tuding Eksekutif "Kebiri" Fungsi DPRD Buleleng Soal Anggaran Hibah APBD 2027

Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi beri kritik keras ke eksekutif usai aspirasi dewan dan hibah dicoret di RAPBD Buleleng 2027.

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Buleleng walk out saat rapat RAPBD 2027. Persoalkan ketidakjelasan pencairan hibah bansos dan Pokkir reses dewan.

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer