Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Buleleng Minta Dinas PUTR Tagih Utang Denda Kontraktor

Eka Prasetya
Penulis: Eka Prasetya❯
Pemantauan jalan rusak viral di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan oleh Wabup Buleleng, Gede Supriatna bersama dengan pelaksana proyek.
Pemantauan jalan rusak viral di Banjar Dinas Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan oleh Wabup Buleleng, Gede Supriatna bersama dengan pelaksana proyek.

SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng segera menagih utang denda kepada para kontraktor.


Advertisement

Apalagi ada belasan kontraktor yang ditengarai terlambat menyelesaikan pekerjaan mereka pada tahun anggaran 2024 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kewajiban kontraktor membayar denda. Khususnya bagi mereka yang telat menuntaskan proyek.

Berdasarkan catatan DPRD Buleleng, setidaknya ada 10 paket pekerjaan jalan yang penuntasannya terlambat.

Advertisement

Paket pekerjaan jalan itu semestinya sudah tuntas pada akhir Desember 2024. Namun ada yang baru tuntas di bulan Januari 2025, bahkan ada yang baru tuntas di bulan Maret 2025.

Dari keterlambatan tersebut, ada utang denda yang cukup besar. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 1,07 miliar.

“Kami minta Dinas PUTR memperhatikan ketentuan denda ini. Jangan sampai nanti tidak bisa ditagih,” kata Masdana.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra saat dikonfirmasi memastikan bahwa denda tersebut bisa ditagih pemerintah.

Adiptha menjelaskan, selama ini pemerintah belum membayar secara penuh paket-paket pekerjaan jalan yang terlambat diselesaikan.

“Jadi tahun lalu itu, berapa yang selesai, ya segitu yang kami bayarkan. Kalau belum selesai di akhir tahun, berarti ada dana yang kami tahan,” jelas Adiptha.

Selanjutnya pemerintah akan membayar sisa pekerjaan setelah APBD Perubahan 2025 tuntas dibahas. Nantinya pemerintah akan langsung memotong denda yang harus dibayar oleh kontraktor.

“Kami belum bayarkan untuk tahun 2025. Nanti kalau cair, kami akan langsung potong uang denda kontraktor ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan para kontraktor tidak akan kabur. Karena dana yang tertahan di rekening daerah masih cukup besar.

“Kalau mereka kabur ya pemerintah bersyukur. Karena proyeknya sudah selesai, tapi sisa uang proyek tidak mereka ambil. Yang jelas, nanti ketika APBD perubahan sudah bisa dieksekusi, kami akan proses (penagihan utang),” demikian Adiptha. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Advertisement

Artikel Terkait

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

Antisipasi Warga Miskin Kehilangan Akses Kesehatan, DPRD Buleleng Usul Dana Talangan

DPRD Buleleng usulkan dana talangan kesehatan Rp 10–20 miliar di APBD 2027 untuk antisipasi warga miskin yang terdampak evaluasi PBI JKN-KIS.

Inspektorat Audit Keuangan Desa Tamblang. Muncul Temuan Rp 500 Juta

Inspektorat Audit Keuangan Desa Tamblang. Muncul Temuan Rp 500 Juta

Inspektorat Buleleng audit pengeloaan keuangan Desa Tamblang 2022-2025. Ketua Komisi II DPRD sebut temuan Rp500 juta, Tipikor Polres mulai periksa saksi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer