Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Buleleng Minta PKL yang Berjualan di Bahu Jalan dan Trotoar Tak Ditertibkan

F
Penulis: Francelino Junior❯

 


Advertisement

Anggota DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra minta PKL di bahu jalan dan trotoar tidak ditertibkan. Tentu ia memiliki alasan.
Anggota DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra minta PKL di bahu jalan dan trotoar tidak ditertibkan. Tentu ia memiliki alasan.

Radarbuleleng.jawapos.com- Dewan Buleleng meminta agar pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan di bahu jalan dan trotoar, tidak ditertibkan.

Yang jadi pertimbangan, ekonomi yang sulit saat ini. Meski begitu, tetap ada pertimbangan yang win-win solution atas kondisi yang ada.

Advertisement

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra yang meminta pemerintah lebih fleksibel, utamanya dalam menyikapi PKL yang tersebar di seluruh kecamatan di Buleleng.

Yang jadi sorotannya, agar tidak dilakukan penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar, selama tidak mengganggu.

”Kami minta ke pak bupati, agar tidak ditertibkan, apalagi yang menggunakan bahu jalan luas, sepanjang tidak ganggu jalan raya. Karena kondisi ekonomi sekarang sulit. Tidak usah ada satpol PP yang datang,” jelasnya pada Senin (4/8).

Advertisement

Pendapat ini disampaikan, sebab belum lama ini pihaknya menerima aspirasi dari sejumlah PKL di Kecamatan Gerokgak.

Kata para pedagang itu, beberapa pekan belakangan ini mereka mendapat kunjungan dari satpol PP.

Hal itu cukup meresahkan perasaan para pedagang, yang khawatir tidak diizinkan berdagang kembali.

Meski sudah menerima keluhan, Mulyadi sempat mendatangi lokasi para PKL guna mengkonfirmasi kondisi di lapangan.

Dari pantauannya, para pedagang rata-rata berjualan bakso, nasi jinggo, hingga makanan ringan. Memang mereka berjualan di bahu jalan termasuk di trotoar.

Sekretaris DPW PKB Bali itu tak menampik, kalau trotoar memang difungsikan bagi pejalan kaki.

Namun ditekankan agar permintaan ini dikhususkan bagi PKL di bahu jalan dan trotoar yang luas. 

”Kalau dinilai mengganggu, pemerintah diharapkan menyediakan tempat yang layak bagi mereka,” lanjut politisi dari Kecamatan Gerokgak itu.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi PKL, Mulyadi juga minta Pemkab Buleleng mendukung mereka dalam bentuk permodalan maupun pelatihan kerja.

Sebab di Bali utara, tidak hanya di kota saja yang ada PKL, tetapi sampai di desa juga.***

Advertisement
Editor : Donny Tabelak
Sumber : Radar Buleleng

Artikel Terkait

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Persoalkan Dana Hibah: Fraksi Gerindra dan Golkar Walk Out Saat Rapat Pembahasan APBD 2027

Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Buleleng walk out saat rapat RAPBD 2027. Persoalkan ketidakjelasan pencairan hibah bansos dan Pokkir reses dewan.

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

Ratusan Kilometer Jalan Masih Rusak, DPRD Buleleng Desak Tambahan Anggaran Infrastruktur

DPRD Buleleng mendesak penambahan anggaran perbaikan jalan dari pajak kendaraan. Masih ada sisa 250 km jalan rusak di Buleleng yang perlu ditangani.

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Ubah Sampah Jadi Berkah, Politisi Buleleng Dorong Integrasi Sampah Organik dan Pertanian

Anggota DPRD Buleleng Wayan Soma Adnyana dorong integrasi sampah organik dan pertanian di TPS3R Alasangker untuk tingkatkan ekonomi warga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer