Temui DPRD Buleleng, GMNI dan Mahasiswa Undiksha Ajukan Tujuh Tuntutan
SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Para mahasiswa Buleleng yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Buleleng menemui Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya.
Selain GMNI, mahasiswa yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Republik Mahasiswa Undiksha, juga turut mendatangi DPRD Buleleng.
Dalam pertemuan tersebut, GMNI Buleleng menyampaikan hasil kajian strategis sekaligus menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait berbagai isu nasional dan daerah.
Ketua DPC GMNI Buleleng, I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, menyebutkan ada tujuh poin tuntutan utama yang dibawa.
Tuntutan itu terdiri dari: pangkas tunjangan anggota DPR RI yang dianggap tidak adil bagi rakyat, Mendesak pemerintah melakukan rekonstruksi dan evaluasi menyeluruh terhadap Polri, Menghentikan penangkapan aktivis serta menjamin hak konstitusional warga untuk berekspresi dan menyampaikan kritik.
Selanjutnya mahasiswa mendesak DPR-RI segera mengesahkan regulasi yang pro-rakyat, termasuk RUU Perampasan Aset, membatalkan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) demi pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur.
Mereka juga mendesak agar pemerintah melibatkan anak muda dalam rencana strategis Kabupaten Buleleng maupun pembahasan perda, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan guru.
“Harapan kami, aspirasi ini bisa diteruskan oleh DPRD Buleleng ke DPR-RI dan pihak terkait, sehingga mendapat perhatian serius,” ungkap Pradhita.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu strategis bangsa.
Ia menegaskan, enam dari tujuh poin yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR-RI.
Meski demikian, DPRD Buleleng siap menyalurkan aspirasi itu melalui mekanisme yang tepat.
“Untuk poin pelibatan generasi muda dalam rencana strategis daerah, kami sangat terbuka. DPRD Buleleng selalu mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan,” jelasnya.
Terkait kesejahteraan guru, Ngurah Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya maksimal memperjuangkan hak para tenaga pendidik.
DPRD Buleleng juga berkomitmen mengawal agar seluruh guru bisa mendapatkan pengangkatan dan kesejahteraan yang layak. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
