DPRD Buleleng Minta Pajak Kendaraan Bermotor Dialihkan untuk Perbaikan Jalan
SINGARAJA, RadarBuleleng.id - DPRD Buleleng mendesak pemerintah mengalokasikan dana pajak kendaraan bermotor, untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan.
Dewan memandang dana yang telah dipungut dari masyarakat, sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) Pemkab Buleleng, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya meminta pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan pajak kendaraan untuk infrastruktur.
Menurutnya dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) idealnya dikembalikan kepada masyarakat yang menggunakan jalan raya.
“Kami meminta minimal 50 persen dana pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah, dikembalikan dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan,” kata Ngurah Arya.
Ngurah Arya mengatakan, sudah sewajarnya pemerintah mengalokasikan dana yang lebih besar untuk infrastruktur jalan. Mengingat dana pajak yang terkumpul cukup besar.
Ia meyakini dengan alokasi yang tepat, maka jalan-jalan yang ada di Buleleng bisa mulus kembali seperti 10 tahun silam.
Selain itu dalam proses perbaikan, pemerintah harus mengoptimalkan perbaikan di kawasan objek wisata, sekolah, maupun jalur menuju pasar.
“Sehingga ada dampak ekonomi lebih besar yang akan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa menyatakan dirinya sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh DPRD Buleleng.
Menurut Suyasa pemerintah telah menyiapkan porsi anggaran cukup besar kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng pada tahun 2026 nanti. Sayangnya, ia tidak merinci angka yang dimaksud.
“Yang jelas anggaran di Dinas PU meningkat hampir dua kali lipat. Prioritas utamanya perbaikan jalan,” kata Suyasa.
Birokrat asal Desa Tejakula itu menyebut, dana perbaikan jalan bukan hanya berasal dari alokasi dana pajak kendaraan bermotor.
“Ada juga yang bersumber dari dana bagi hasil PHR Badung dan Denpasar. Ini sudah kami rancang, sehingga jalan-jalan yang rusak bisa kami perbaik secara bertahap,” demikian Suyasa. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
