RadarBuleleng.id – Pemprov Bali menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia untuk mengatasi permasalahan transportasi khususnya macet di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Sebagai langkah awal, Pemerintah Australia menyerahkan kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) kepada Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Proyek e-BRT ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengurai kemacetan yang semakin parah di Bali.
Melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), berbagai kajian transportasi telah dilakukan, termasuk Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) untuk kawasan metropolitan Sarbagita, serta kajian khusus rute e-BRT dan Kuta Circulator.
Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, peningkatan mobilitas di Sarbagita memerlukan pendekatan yang komprehensif.
"Perbaikan mobilitas tidak cukup hanya dengan menyediakan transportasi publik utama. Kita juga perlu pengembangan layanan feeder, transportasi jarak pendek, fasilitas pejalan kaki, pengelolaan pedagang kaki lima, dan perbaikan tata ruang," jelasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat dengan panjang jalan yang stagnan, ditambah buruknya infrastruktur transportasi publik.
Hal ini menyebabkan berbagai masalah, seperti kerugian ekonomi, pemborosan energi, dan penurunan daya saing pariwisata.
Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, menyatakan dukungan negaranya terhadap pengembangan transportasi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya Bali.
Salah satu fokusnya adalah memastikan transportasi dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan.
“Kami mendukung transportasi publik berbasis zero emission untuk mencegah kemacetan dan memerangi dampak perubahan iklim,” kata Stevens.
Ia juga berharap transfer pengetahuan yang telah dilakukan akan membawa manfaat jangka panjang bagi Bali.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta menegaskan, kemacetan di Bali telah menjadi perhatian internasional.
Dengan proyeksi kunjungan wisatawan mencapai 13 juta orang pada 2024, beban jalan di Bali semakin berat.
“Kemacetan bukan isu baru di Bali. Jika dulu disebabkan oleh banyaknya bemo, kini kendaraan pribadi menjadi sumber masalah utama. Kami berharap rencana dari KIAT dapat menjadi solusi nyata,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali akan mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan, termasuk pemanfaatan lahan milik Pemprov sebagai depo dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk proyek e-BRT. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya