Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

Mahasiswa Kritisi Kebijakan Presiden Prabowo- Gibran: Makan Saja Gratis, Pendidikan Kok Bayar

Ni Kadek Novi Febriani • Rabu, 19 Februari 2025 | 04:05 WIB

 

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi Kantor DPRD Bali meminta jalankan perannya menyampaikan aspirasi masyarakat, Senin (17/2) kemarin.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi Kantor DPRD Bali meminta jalankan perannya menyampaikan aspirasi masyarakat, Senin (17/2) kemarin.

DENPASAR, Radarbuleleng.jawapos.comMahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi Gedung DPRD Bali, Senin kemarin (17/2).

Mahasiswa menuntut mencaput instruksi presiden (inpres) yang dikeluarkan Prabowo Subianto yang telah memangkas anggaran dan berdampak pada sektor pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. 

Tampak sepanduk bertuliskan 'Makan Saja Gratis, Pendidikan Kok Bayar' yang dibentangkan saat dialog di wanitilan DPRD Bali. 

Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, serta jajaran DPRD lainnya. 

Dewa Jack diminta membacakan poin-poin tuntutan, berisikan: Pertama, Kami menuntut semua pihak termasuk pemerintah, yakni Presiden dan Kementerian Keuangan mencabut Inpres Presiden nomor 01/2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02.2025 .

Kedua, Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan makan bergizi gratis (MBG) serta menempatkan sektor pendidikan dan kesejahteraan sebagai prioritas utama.

Ketiga, Kami mendesak pemerintah untuk segera membayarkan tunjangan kinerja dosen yang belum dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap  hak dosen berdasar UU Nomor 5/ 2014 tentang ASN dan UU  Nomor 14/2025 tentang Guru dan Dosen.

Keempat, Tolak perguruan tinggi mengurus izin tambang dan pembaharuan UU Minerba.

Kelima, menuntut Bapak Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pemerataan pendidikan melalui akses perguruan tinggi untuk masyarakat Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sementara itu, ditemui usai menerima para massa aksi, Dewa Jack mengungkapkan, kewenangan DPRD Bali yang terbatas sehingga tidak dapat memutuskan.

Tuntutan peserta aksi akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya dapat diteruskan ke Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya hanya menyampaikan keputusannya bahwa saya sudah katakan lembaga ini di bawah Kementerian Dalam Negeri akan disampaikan Kemendagri untuk diteruskan kepada Bapak Presiden," jelasnya. 

Point-point yang ia bacakan merupakan aspirasi masyarakat Bali, generasi penerus bangsa yang menggelar aksi damai ke DPRD Bali.

Dewa Jack mengaku terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Bali.

"Dari tujuh partai yang ada di DPRD Bali sepakat membuka, kapan pun masyarakat Bali siapapun yang berkepntingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali silakan bersurat dengan baik menginformasikan dengan baik,"tutur Dewa Jack.***

Editor : Donny Tabelak
#makan gratis #Instruksi presiden #Mahasiwa Demo DPR #pendidikan #Presiden Prabowo #dprd bali