Radarbuleleng.jawapos.com- Kemacetan di Bali menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Bali Rabu lalu (25/6).
Terkait hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan akan membangun jalan underpass dan jalan lintas kabupaten mulai 2026 dari dana gotong royong yang berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR), Denpasar, Gianyar dan Badung.
Koster menyebut kepala daerah tiga kabupaten/kota ini telah sepakat menyisihkan 10 persen dari pajak PHR untuk pembangunan jalan dan juga dana BKK.
"Saya hitung 2026 sampai 2029 selesai. Sing dadi care makan cabe rawit jani gigit jani pedes sing keto. Sabar bedik (Sabar sedikit,red)" kata Wayan Koster saat pidato Penutupan Bulan Bung Karno di ISI Bali, Minggu kemarin (29/6).
Koster mengatakan, rencana pembangunan jalan yang dibangun mulai 2026, ada empat underpass di Denpasar. Itu pendanaan satu jalan dibiayai Pemprov Bali, dua Pemkot Denpasar dan satu oleh Pemkab Badung.
Koster jamin akan hilang titik macet setelah dibangun jalan baru, terutama kemacetan di Badung.
"Rata-rata underpass Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar, kami akan bagi. Hitungan saya underpass Denpasar selesai tahun 2028. Titik macet akan hilang. Badung kami petakan semua infrastruktur yang membuat titik macet dimana karena Badung uangnya banyak harus selesai semua di Badung itu," ujarnya.
Jalan lintas kabupaten, Denpasar dan Badung di-support Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Badung.
Tidak hanya terpusat di Bali Selatan, Pemprov Bali akan membuat jalan baru menghubungkan Denpasar dengan Badung tembus Tabanan hingga Karangasem.
APBD Perubahan mulai dibuatkan perencanaan desainnya. Targetkan dimulai 2026 dibangun oleh Pemprov Bali yang dananya didukung oleh Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar dari dana PHR 10 persen.
"Sekarang saya kerja keras buat program pembangunan infrastruktur. Sudah saya duduki bupati se-Bali pembangunan percepatan infrastruktur," jelasnya.
Gubernur Bali dua periode ini juga telah melakukan perhitungan untuk membiayai pembangunan jalan baru dengan dana sharing.
Ia hitung Badung akan menyumbang Rp 600 miliar jika realisasi PHR lebih dari Rp 6 triliun.
Begitu juga Gianyar dan Denpasar akan menyumbang Rp 90 miliar. "Jadi berarti Rp 600 miliar tambah Rp 180 miliar menjadi Rp 780 miliar. 50 persen untuk dana BKK enam kabupaten yang tertinggal infrastruktur. Sedangkan 50 persen membangun jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi akan didanai dari sana,"jelasnya.
Ditegaskan, untuk enam kabupaten di Bali yang tertinggal pembangunan infrastrukturnya juga dibantu dari dana BKK sebesar 10 persen PHR. Supaya pembangunannya semakin cepat.
"Inilah jurus yang saya lakukan, tidak bisa buru-buru, tatanan yang kami bentuk,"tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak