RadarBuleleng.id - Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menanggapi serius isu dugaan penimbunan dan pengoplosan gas elpiji 3 kilogram di Bali.
Dugaan praktik kotor ini mencuat setelah mantan Komisioner KPU RI asal Bali, I Gusti Putu Artha, mengunggah tulisan berjudul Membongkar Mafia Gas Elpiji 3 Kg di media sosial Facebook.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, membenarkan pihaknya telah menerima informasi tersebut.
“Betul, kami sudah terinfo dan tim di lapangan sedang melakukan penelusuran terkait lembaga penyalur yang dimaksud,” ujarnya.
Menurut Ahad, Pertamina masih menelusuri lebih dalam untuk memastikan kebenaran dugaan ini. Jika ada data lebih spesifik, maka sanksi pembinaan dapat segera dijatuhkan.
Dalam unggahannya, Putu Artha mengaku mendapat informasi dari dua relawan yang menyebut adanya jaringan mafia gas LPG 3 kg di Bali.
Salah seorang relawan bahkan sempat mengajaknya melihat langsung lokasi pengoplosan.
Disebutkan ada lima titik besar yang diduga menjadi tempat pengoplosan, yakni di Gianyar, dua lokasi di Badung, Tabanan, dan Jembrana.
Pola permainan mafia disebut bermula dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE).
Seharusnya, tabung gas LPG 3 kg dari Pertamina diisi di SPBE, lalu disalurkan ke agen, pangkalan resmi, hingga sampai ke konsumen.
Namun, menurut sumber Putu Artha, sebagian SPBE justru menjual ribuan tabung jatah publik ke perusahaan tertentu dengan harga Rp16.000 per tabung, untuk kemudian dioplos ke tabung 12 kg dan 50 kg.
Jika benar terjadi, dari sembilan SPBE di Bali, lima di antaranya diduga “nakal” dengan total sekitar 25 ribu tabung 3 kg tidak beredar ke masyarakat setiap hari.
Dari praktik tersebut, mafia elpiji di Bali disebut bisa meraup keuntungan hingga Rp 2,65 miliar per hari.
Putu Artha mengaku telah mencoba berkoordinasi dengan sejumlah pejabat terkait, namun mendapat respon dingin.
Ia menuding praktik ini dilindungi oknum aparat sehingga sulit disentuh penegak hukum di daerah.
“Itulah kenapa saya dorong agar penggerebekan dilakukan langsung oleh Mabes Polri, bukan Polda atau Polres,” tulisnya.
Menurutnya, praktik pengoplosan gas ini telah menimbulkan keresahan masyarakat karena pasokan gas 3 kg langka dan harga meroket.
“Saya bisa bayangkan warga di Nusa Penida harus membeli dengan harga Rp 40 ribu per tabung. Begitu juga di Gerokgak, Buleleng. Mafia seperti ini harus dikutuk,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Putu Artha mengaku kini berada di Jakarta untuk menyiapkan laporan langsung ke pusat. Ia menyebut tidak lagi percaya pada pejabat daerah maupun pihak terkait di Bali.
“Kalau setelah dua bulan gas langka tidak ada gerakan, wajar dong saya curiga ada yang membiarkan, bahkan mungkin ikut terlibat,” ucapnya.
Ia memastikan akan menyerahkan data dan bukti video ke Mabes Polri dan Istana Presiden.
“Semua saya bypass lewat jalur atas. Data lengkap sudah saya kompilasi, tinggal menunggu waktu. Target saya tiga hari kedepan distribusi gas elpiji 3 kg di Bali harus normal,” tegasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya