RadarBuleleng.id – Kondisi hutan di Bali kini berada di titik kritis. Luasan hutan yang tersisa hanya sekitar 23 persen, jauh di bawah standar ideal sebesar 30 persen.
Pemerintah pusat mendesak agar Pemprov Bali segera memulihkan ekosistem dan habitat satwa liar yang mulai terancam.
Isu tersebut mencuat dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Senin (27/10/2025).
Rombongan dipimpin oleh Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam kunjungan itu, Komisi IV meninjau program repatriasi burung perkici dada merah (Trichoglossus forsteni) — satwa endemik Bali dan Lombok yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018.
Sebanyak 40 ekor perkici, terdiri atas 20 jantan dan 20 betina, dipulangkan dari Inggris ke Indonesia pada 17 Juli 2025.
Program repatriasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Taman Safari Bali, Bali Bird Park, World Parrot Trust, dan Paradise Park Inggris, dengan dukungan Kementerian Kehutanan.
Kini, masing-masing lembaga konservasi di Bali tersebut menampung 20 ekor burung untuk proses adaptasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengapresiasi keberhasilan repatriasi tersebut. Namun, ia menegaskan agar kejadian serupa tidak perlu terulang di masa depan.
“Kalau kita sampai melakukan repatriasi, itu artinya ada kegagalan dalam melestarikan satwa endemik di tanah air,” ujarnya.
Alex menuturkan, hasil diskusi dalam pertemuan itu menyepakati tiga langkah penting. Yakni penyempurnaan regulasi, penguatan penangkaran berbasis masyarakat, dan pendataan satwa melalui teknologi digital.
“Dengan begitu, seluruh satwa langka dan dilindungi bisa terdata dan termonitor dengan baik,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti maraknya alih fungsi hutan di Bali yang berimbas pada rusaknya habitat satwa.
“Kalau tidak dijaga, manusia dan satwa akan saling berebut lahan,” tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan yakni penggunaan microchip untuk melacak keberadaan satwa endemik.
“Burung juga bisa dipasangi chip agar pergerakannya terpantau,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengakui banyak satwa endemik Bali yang kini terancam punah.
Ia mengapresiasi lembaga konservasi luar negeri yang ikut menjaga spesies asli Bali seperti perkici dada merah dan kedis atat.
Koster berencana menyusun Peraturan Gubernur tentang perlindungan dan penangkaran satwa endemik dengan melibatkan masyarakat.
“Selain larangan berburu, kami juga akan menerapkan teknologi seperti microchip untuk memantau keberadaan satwa. Ini penting agar bisa dilindungi dengan baik,” ujarnya.
Koster menambahkan, Pemprov Bali akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap satwa endemik seperti jalak bali, nuri, dan perkici.
“Satwa ini adalah anugerah bagi alam Bali. Tugas kita menjaga agar tetap lestari untuk generasi mendatang,” tandasnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ekologi.
Ia juga meminta Pemprov Bali bekerja keras mengembalikan luasan hutan minimal 30 persen.
“Ekonomi penting, tapi tanpa keseimbangan dengan alam, semuanya tidak akan berkelanjutan,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya