RadarBuleleng.id - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai gelombang penolakan dari kalangan mahasiswa di Bali.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Bali meminta pemerintah sebaiknya membatalkan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Mereka menilai bila Soeharto tidak layak menyandang gelar kehormatan tersebut.
Wakil Kepala Bidang Politik, Agitasi, dan Propaganda DPD GMNI Bali, Made Gerry Gunawan, menyebut rekam jejak kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto sarat pelanggaran yang tak bisa dihapus dari sejarah.
“Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sama saja dengan melukai nurani rakyat dan mengkhianati sejarah bangsa,” tegas Gerry, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, terdapat tiga dosa besar rezim Orde Baru yang menjadi alasan penolakan keras dari GMNI.
Hal yang ia maksud yakni pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), pembungkaman demokrasi dan kebebasan berekspresi, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela.
Selain itu, Gerry menilai wacana ini merupakan bentuk pelecehan terhadap semangat Gerakan Reformasi 1998, yang salah satu tuntutan utamanya adalah mengadili Soeharto dan kroninya atas penyalahgunaan kekuasaan.
“Ketika hari ini justru muncul wacana menjadikannya pahlawan, itu artinya negara sedang menghina perjuangan rakyat yang telah menumbangkan rezim tirani. Kami marah dan mempertanyakan, apa pertimbangan pemerintah melanjutkan wacana ini. Sungguh miris,” ucapnya dengan nada kecewa.
GMNI Bali menilai langkah tersebut sebagai upaya sistematis mengaburkan kesadaran generasi muda terhadap masa kelam Orde Baru.
Gerry, yang juga mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Udayana, menyebut bahwa sosok yang pantas dijadikan pahlawan justru para aktivis yang gugur dalam memperjuangkan reformasi.
“Yang layak mendapat gelar pahlawan adalah mereka yang berjuang dan gugur menumbangkan rezim Orde Baru, bukan aktor utama dari rezim itu sendiri. Jika sampai terjadi, ini pertanda negara sedang kehilangan arah,” tegasnya.
DPD GMNI Bali pun menyerukan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan figur yang layak menerima gelar Pahlawan Nasional, yakni mereka yang benar-benar memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan bagi bangsa Indonesia. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya