RadarBuleleng.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) menyoroti belum tuntasnya persoalan sampah di Bali.
Kritik tersebut disuarakan melalui aksi dan dialog terbuka di Wantilan DPRD Bali, Rabu (22/4/2026).
Ketua BEM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menilai polemik sampah justru semakin keruh akibat dinamika antar pejabat yang dinilai memecah fokus publik.
Ia menegaskan, kondisi ini membuat masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Ia mengajak semua pihak untuk menghentikan perpecahan dan bersatu dalam menyelesaikan persoalan mendasar tersebut demi masa depan Bali yang lebih baik.
Menurutnya, persoalan lingkungan, khususnya sampah, merupakan fondasi utama. Jika tidak diselesaikan, sektor lain seperti pariwisata, ekonomi, hingga pendidikan akan ikut terdampak.
Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 itu juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum tepat sasaran.
Ia mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak di tingkat daerah.
Salah satunya dengan mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut menyedot anggaran besar namun belum optimal dalam pelaksanaannya.
“Tolong untuk anggaran difokuskan untuk urgensi provinsi itu lebih dulu. Jangan sampai program pemerintah pusat tidak selaras dengan keinginan dan permasalahan di provinsi," ujar pria yang akrab disapa Gung Pram itu.
Dalam aksi tersebut, BEM Unud menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satunya mendesak transparansi serta audit menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di Bali.
Selain itu, mereka juga mendorong optimalisasi TPS berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) agar pengolahan sampah lebih efektif dari hulu.
Tak hanya itu, BEM Unud meminta pemerintah daerah memperbaiki pola komunikasi publik dan menghentikan polemik yang dinilai kontraproduktif terhadap kepercayaan masyarakat.
Mereka juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat penanganan sampah.
Selama ini, regulasi dinilai sudah cukup, namun implementasi di lapangan belum berjalan optimal.
Selain itu, mahasiswa mendorong Pemprov Bali membuka kanal pengaduan langsung di bawah kendali gubernur agar berbagai persoalan publik, mulai dari sampah hingga infrastruktur, bisa ditangani lebih cepat.
BEM Unud juga mengingatkan bahwa persoalan sampah di Bali bukan hal baru. Mereka menyinggung sejarah panjang TPA Suwung yang telah beroperasi sejak 1984, serta larangan sistem open dumping sejak 2008 yang dinilai belum sepenuhnya diimplementasikan secara maksimal hingga kini.
“Hari ini kami aksi untuk mengetok kepala kita bersama-sama untuk merefleksi bahwa sekarang Bali sedang tidak baik-baik saja," tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan terbuka terhadap usulan audit, termasuk jika melibatkan tim dari Universitas Udayana.
Ia juga meluruskan isu yang beredar terkait rencana penutupan TPA Suwung. Menurutnya, lahan tersebut tidak akan dijadikan pusat perbelanjaan, melainkan akan dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau lengkap dengan fasilitas jogging track untuk masyarakat.
"Bukan mall, tapi ruang terbuka hijau dan jogging track agar masyarakat Bali bisa lebih sehat," kata Koster. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya