RadarBuleleng.id – Tenaga honorer dipastikan tetap jadi proritas diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Sehingga tetap berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tenaga honorer itu ditargetkan menjalani seleksi PPPK pada 2024.
Seleksi PPPK 2024 tidak hanya menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menerapkan mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui sistem prioritas pada seleksi PPPK 2024.
Sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat masa kerja dan usia honorer.
Nah, saat ini, hal yang paling ditungu-tungu honorer seluruh Indonesia adalah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.
Peraturan tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK. Peraturan tersebut akan resmi diterbitkan pada awal 2024.
Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengungkap, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN.
Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer.
Editor : Eka Prasetya