SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan ribuan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.
Usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pada rekrutmen tahun ini, tenaga kontrak dan honorer daerah berpeluang besar lolos. Karena pemerintah berencana merancang jalur khusus bagi tenaga non-ASN.
Data yang dihimpun RadarBuleleng.id, tahun ini Pemkab Buleleng mengusulkan formasi ASN lewat jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk jalur PNS, Pemkab Buleleng mengusulkan sebanyak 145 formasi. Baik itu tenaga kesehatan dan teknis.
Rinciannya yakni 7 formasi untuk tenaga kesehatan dan 138 formasi untuk tenaga teknis.
Sementara untuk PPPK, ada 3.871 formasi yang diusulkan. Mulai dari guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.
Rinciannya yakni 100 formasi untuk guru, 119 formasi bagi tenaga kesehatan, dan 3.652 formasi untuk tenaga teknis.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng telah mengirimkan usulan resmi kepada Kementerian PAN-RB pada 26 Januari lalu.
“Sekarang kami tinggal menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kejelasan, berapa formasi yang akan diberikan ke daerah,” kata Plt. Kepala BKPSDM Buleleng, Ni Made Rousmini saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/2/2024).
Menurut Rousmini formasi tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Selama ini pemerintah sudah merekrut PPPK guru dan tenaga kesehatan. Sehingga sumber daya yang tersedia cukup memadai.
Sedangkan tenaga teknis sejak beberapa tahun belakangan tidak pernah mendapat formasi ASN, baik PNS maupun PPPK.
“Semua sudah sesuai dengan analisis jabatan dan analisi beban kerja yang disusun,” imbuhnya.
Rencananya dalam rekrutmen ASN tahun ini, ada dua jalur berbeda yang disiapkan oleh pemerintah.
Untuk pendaftar dari masyarakat umum, akan diarahkan mendaftar pada formasi PNS yang tersedia.
Sementara tenaga kontrak dan honorer daerah akan mendaftar melalui jalur PPPK. Itu pun ada syarat khusus, yakni harus tercantum dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dengan mekanisme tersebut, praktis tenaga kontrak dan honorer daerah punya peluang lebih besar diterima sebagai ASN.
Lebih lanjut Rousmini mengatakan, pihaknya masih menanti petunjuk teknis (juknis) dari pusat untuk memastikan proses rekrutmen ASN.
“Harapan kami kan bisa memberi kejelasan pegawai non ASN yang sekarang ada di Pemkab Buleleng. Termasuk tenaga honorer daerah yang 222 orang, biar bisa menjadi ASN,” demikian Rousmini. (*)
Editor : Eka Prasetya