RadarBuleleng.id – Angka kemiskinan di Provinsi Bali diperkirakan terus menurun. Diprediksi Bali akan tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
Meski begitu, Pemprov Bali menyadari bahwa tantangan dalam penanggulangan kemiskinan semakin kompleks dan memerlukan sinergi lintas sektor.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali 2025 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, belum lama ini.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bali pada September 2024 sebesar 3,8 persen.
Pada Maret 2025, angka kemiskinan di Bali diperkirakan menyentuh angka 3,72 persen. Kepastian mengenai angka kemiskinan itu, hanya menanti data resmi dari BPS Bali.
Dengan angka tersebut, artinya dari 100 orang penduduk Bali, ada 3-4 orang penduduk yang masuk kategori miskin.
“Meski Bali tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, kita tidak boleh lengah. Tantangan ke depan makin kompleks dan menuntut kerja keras serta kolaborasi,” ujar Ika Putra dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Pastikan Data Kemiskinan Akurat, Dinas Sosial Buleleng Gandeng BPS dan Pendamping PKH
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, serta menyusun strategi baru yang akan dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029. Fokusnya mencakup pengentasan kemiskinan secara menyeluruh, termasuk kemiskinan ekstrem.
Salah satu program prioritas yang akan dijalankan Pemprov Bali mulai tahun 2026 adalah program bedah rumah senilai Rp100 juta per unit.
Program tersebut akan dilaksanakan secara gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, dengan target minimal 1.000 rumah per tahun.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya menyatakan, program tersebut bertujuan memberikan solusi menyeluruh terhadap persoalan kemiskinan. Tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tapi juga kebutuhan dasar lainnya.
“Program ini menyasar tiga aspek penting yakni pangan, sandang, dan papan. Jadi bukan hanya membangun rumah, tapi juga memperhatikan akses makanan, pakaian, air bersih, listrik, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga,” terang Giri Prasta.
Ia menjelaskan bahwa untuk membedah 1.000 rumah per tahun, Pemprov Bali membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar, belum termasuk kontribusi dari kabupaten/kota maupun sektor swasta. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya.
Giri juga mengingatkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Bali kini turun drastis dari masa pandemi, bahkan sempat menyentuh 9 persen.
“Astungkara, saat ini dari 38 provinsi di Indonesia, Bali mencatat angka kemiskinan paling kecil. Tapi mencapai nol persen itu tidak mudah, bahkan negara maju pun belum bisa. Karena itu, upaya ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya