RadarBuleleng.id – PPPK paruh waktu kini menjadi salah satu pembicaraan hangat di media sosial.
Per1 Oktober 2025 wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sampai pada tahap penetapan NIP PPPK paruh waktu.
Penetapan NIP PPPK paruh waktu di wilayah NTB untuk beberapa Instansi progresnya masih di angka 5 persen, dan mayoritas Instansi masih dalam tahap proses penyelesaian.
Data 1 Oktober 2025 terdapat 5 Instansi Pemerintah yang belum mengusulkan penetapan NIP PPPK paruh waktu.
Dikutip dari Instagram Kanreg 10 BKN, berikut update penetapan NIP PPPK paruh waktu di wilayah NTB.
Instansi Pemprov Nusa Tenggara Barat, jumlah usulan masuk yakni 7406 usulan, 7024 sedang diproses, 335 memenuhi syarat, 47 Berkas Tidak Sesuai (BTS), dan persentase masih 5 persen.
Instansi Pemkab Sumbawa Barat,yakni 270 usulan masuk, 259 sedang diproses, 9 memenuhi syarat, 2 BTS, dan persentase progres masih 4 persen.
Instansi Pemkab Lombok Timur, jumlah usulan masuk yakni 394, 383 sedang dalam proses, 11 memenuhi syarat, dan progres masih 3 persen.
Instansi Pemkot Bima, jumlah usulan masuk yaitu 729, 722 sedang dalam proses, 7 BTS, dan progres masih 1 persen.
Instansi Pemkab Lombok Barat, Instansi Pemkab Lombok Tengah, Instansi Pemkab Bima, Instansi Pemkab Dompu, Instansi Pemkab Lombok Utara belum ada jumlah usulan masuk untuk penetapan NIP PPPK paruh waktu hingga 1 Oktober 2025.
Instansi Pemkab Sumbawa, jumlah usulan masuk yakni 1273 usulan, dan masih dalam tahap proses.
Instansi Pemkot Mataram jumlah usulan masuk yakni 3070 dan juga masih dalam tahap proses. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya