SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Jabatan strategis Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng hingga kini masih dibiarkan kosong usai mutasi dan promosi pejabat besar-besaran pada akhir Oktober lalu.
Sebelumnya, posisi tersebut dijabat oleh Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni yang kini telah dirotasi menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buleleng.
Kekosongan jabatan ini menjadi sorotan karena Bappeda berperan vital sebagai “dapur perencanaan” dalam setiap kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, pengisian jabatan Kepala Bappeda akan dilakukan pada tahapan kedua setelah Peraturan Daerah (Perda) baru tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disahkan.
“Memang ada beberapa eselon II yang kosong. Staf ahli dua orang kosong, Bappeda juga kosong. Nanti tahap kedua diproses setelah Perda OPD baru berlaku,” ujar Suyasa, Senin (3/11/2025).
Ia menargetkan, Perda tersebut bisa rampung paling cepat akhir November dan mulai diberlakukan penuh pada Januari 2026.
Suyasa menambahkan, sebenarnya Bupati Buleleng sempat mengusulkan agar seleksi terbuka jabatan Kepala Bappeda dilakukan bersamaan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
Namun usulan tersebut belum mendapat restu dari pemerintah pusat karena saat itu Kepala Bappeda masih menjabat secara definitif.
“Seleksi baru bisa dilaksanakan setelah Perda OPD yang baru ditetapkan,” jelasnya.
Menurut Suyasa, proses pengisian jabatan nantinya tetap berpedoman pada sistem merit berbasis Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata).
Proporsi penilaian terdiri dari 70 persen hasil Simata dan 30 persen hasil wawancara mendalam untuk mengukur pemahaman calon terhadap perencanaan, visi-misi bupati, serta target pembangunan daerah.
Calon pejabat Kepala Bappeda, lanjutnya, bisa berasal dari rotasi kepala OPD yang sudah ada maupun promosi pejabat eselon III yang memenuhi syarat masa kerja.
“Buleleng tidak kekurangan SDM. Untuk eselon II jumlahnya 36 sudah hampir terisi semua, di bawahnya jumlahnya bahkan lima kali lipat,” ungkap Suyasa.
Selain posisi Kepala Bappeda, ada beberapa jabatan eselon II lain yang juga masih kosong, yakni dua staf ahli bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A).
Adapun dua jabatan terakhir dikosongkan sementara karena tengah disiapkan rencana penggabungan OPD. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya