SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Kebijakan efisiensi anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dipastikan berdampak langsung pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) alias Tunjangan Kinerja (Tukin) disebut menjadi salah satu komponen yang bakal mengalami pemotongan demi menutup defisit anggaran daerah.
Pada tahun 2026, kondisi keuangan Buleleng mengalami penurunan signifikan hingga lebih dari Rp 50 miliar.
Tekanan anggaran itu muncul akibat berkurangnya dana transfer keuangan daerah dan desa sebesar Rp 25,17 miliar serta turunnya Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp 30 miliar.
Beban fiskal makin berat karena komposisi belanja pegawai mencapai 43 persen dari total anggaran daerah. Ditambah lagi gaji PPPK yang kini sepenuhnya ditanggung Pemkab Buleleng.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Salah satu opsi yang mengemuka adalah melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pemangkasan tukin selama setahun mendatang.
Namun pemangkasan hanya berlaku untuk komponen tukin tertentu. “TPP gaji ke-13 dan 14 bahkan dirancang dipotong 50 persen. Yang terdampak adalah pejabat-pejabat baru dilantik. Untuk pegawai golongan bawah tidak kena. Ini masih rancangan, belum final,” jelas Bupati Sutjidra, Senin (8/12/2025).
Selain Tukin, efisiensi juga menyasar sejumlah pos anggaran lain, seperti makan-minum (mamin) OPD, kecamatan, hingga bagian teknis, yang rencananya dipangkas hingga 75 persen.
Anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga perjalanan dinas juga tidak luput dari pemotongan.
Meski begitu, Sutjidra memastikan program prioritas tetap berjalan. Anggaran yang dipotong akan dialihkan untuk menjaga operasional OPD agar tetap berjalan optimal.
Selain langkah efisiensi internal, Pemkab Buleleng juga berupaya mengantisipasi kondisi ini melalui komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencegah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Saya juga merasa tidak enak hati harus memotong TPP. Tapi ini langkah yang harus ditempuh agar APBD tetap selamat,” tutur Sutjidra. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya