RadarBuleleng.id – DPRD Bali akhirnya turun tangan menindaklanjuti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau LPG melon di Bali.
Komisi III DPRD Bali memanggil pihak Pertamina untuk menjelaskan duduk perkara kelangkaan gas. Dewan juga memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, serta Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali.
Pertemuan berlangsung di kantor DPRD Bali, pada Senin (25/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo mengklaim kelangkaan terjadi karena peningkatan konsumsi.
Hasil penelusuran Pertamina, terjadi peningkatan konsumsi gas elpiji bersubsidi di wilayah perkotaan, seperti Denpasar dan Badung.
Menurutnya, subsidi yang diberikan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang ber-KTP Provinsi Bali.
Baca Juga: Amor ing Acintya. Jadi Korban Tabrak Lari, Personel Polres Buleleng Tewas
Masalahnya, jumlah penduduk pendatang di Denpasar dan Badung sangat besar. Sehingga berpengaruh terhadap kuota subsidi.
“Karena tidak memiliki KTP Bali, otomatis mereka tidak masuk hitungan dalam pengajuan kuota. Padahal mereka juga tinggal dan hidup di Bali,” ungkap Endo.
Terkait indikasi pengoplosan elpiji, Endo menegaskan bukan ranah Pertamina untuk melakukan penindakan.
Ia memastikan bahwa pengawasan distribusi terus diperketat. Bahkan, Pertamina pusat sudah menjalin kerja sama dengan Polri melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
“Kami tinggal melanjutkan dan memperkuat pengawasan sesuai mekanisme yang sudah ada,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa menilai pengawasan menjadi kunci utama agar distribusi gas melon berjalan tepat sasaran.
Ia mengakui, hingga saat ini belum ada bukti kuat soal praktik pengoplosan. Namun, ia menekankan bahwa kuota berapapun akan sia-sia jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
“Kalau penambahan kuota tidak diimbangi sistem pengawasan yang baik, kelangkaan akan tetap terjadi. Bahkan kalau ada pengoplosan, semakin banyak kuota justru semakin besar potensi yang dioplos,” tegas politisi Gerindra ini.
DPRD Bali berencana membawa persoalan ini langsung ke Pertamina pusat di Jakarta.
Upaya itu ditempuh untuk memastikan adanya solusi permanen, baik berupa tambahan kuota maupun pengawasan distribusi yang lebih ketat.
“Harapan kami, masalah distribusi yang menyimpang dan tidak tepat sasaran bisa segera teratasi,” tandas Suyasa. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya