Radarbuleleng.jawapos.com- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk meminjam uang Rp200 miliar ke BPD Bali, untuk pembenahan RSUD Buleleng, mendapat sorotan dari Gerindra.
Menurut partai penguasa itu, lebih baik meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), ketimbang harus berhutang.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Buleleng, Gede Harja Astawa mengatakan, Fraksi Gerindra DPRD Buleleng telah melakukan rapat mengenai rencana Pemkab Buleleng itu.
Jadi semata-mata pihaknya tidak menolak begitu saja, melainkan ada berbagai pertimbangan yang diperhatikan.
”Ini harus bicara serius, kegunaannya apa, outcome-nya bagaimana. Bukan gelondongan seperti itu. Sikap dari teman-teman Fraksi Gerindra kami dukung dan amini,” katanya pada Senin (28/7).
Dilanjutkan Harja, informasi mengenai rencana pinjam uang ratusan miliar itu tanpa ada pembahasan.
Hal itu membuat munculnya keraguan dari Fraksi Gerindra DPRD Buleleng, berujung kurang setuju.
Pihaknya mendukung apabila ada peningkatan pelayanan sekaligus sarana dan prasarananya.
Meski begitu, harus ada komitmen dari Pemkab Buleleng. Sebab pengobatan di RSUD Buleleng merupakan hak masyarakat.
Maka dari itu, saat ini rencana tersebut harus disampaikan secara terbuka. Mulai dari program hingga outcome-nya.
Sehingga hutang tersebut, yang nantinya dibayar, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Buleleng.
”Saya ingatkan eksekutif, jangan sedikit-sedikit pinjam. Tapi bagaimana caranya tingkatkan PAD dan efisiensi. Sehingga pembangunan bisa berjalan baik tanpa hutang. Ayo buka keran bagi investor sehat, jangan berikan rekomendasi ke investor hitam,” lanjut Harja.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan, mengenai sorotan peminjaman tersebut, pihaknya sudah berbicara dengan ketua Fraksi Gerindra DPRD Buleleng.
Memang katanya, perlu kehati-hatian dalam meminjam uang dengan nominal besar.
Sebagai wakil rakyat, Ngurah Arya menyampaikan, agar sama-sama peka dengan rencana pemerintah.
Minimal ada sinkronisasi. Bukan masalah partai, tetapi kemaslahatan masyarakat.
”Ketua Fraksi Gerindra setuju dengan catatan. Kalau begitu, catatannya apa? Kalau menilai kurang relevan, kayak apa?,” ujarnya pada Senin (28/7).
Fraksi Gerindra Buleleng pun disebut sudah diberikan masukan, agar Harja Astawa selaku ketua DPC Gerindra Buleleng mengetahui arah pembangunan di Buleleng.
Pihaknya pun tidak bisa menyalahkan, tetapi mengoreksi untuk kebaikan masyarakat Buleleng. Karena baik maupun buruknya hasil, berawal dari kesepakatan bersama.
”RSUD Buleleng memang butuh suntikan dana. Kalau bisa cari dana sendiri melalui BLUD, akan dorong kesana, tapi jadi tanggung jawab pemerintah. Ini sudah diatur dengan UU,” tegasnya.
Untuk diketahui, Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra mengaku berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke BPD Bali.
Hal ini disampaikan pada Jumat (25/7). Dana tersebut untuk pengembangan layanan poliklinik, perawatan ibu dan anak, UGD bedah, serta pemenuhan alat kesehatan.
Hutang ini terpaksa dilakukan, karena alokasi anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk membangun secara terpadu.
Sutjidra menjelaskan, pembangunan terpadu dilakukan, agar dampaknya maksimal. Sehingga masyarakat Buleleng tidak perlu berobat jauh-jauh ke Kota Denpasar.***
Editor : Donny Tabelak