RadarBuleleng.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) dibuat heran dengan demo rasisme Papua yang dilakukan massa di depan kantor mereka.
Demo itu dilakukan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan.
Aksi demo itu dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah ICW merilis laporan dugaan kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024.
Peneliti ICW, Wana Alamsyah mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi ada beberapa polisi yang datang hendak mengamankan kantor ICW.
“Menurut informasi yang disampaikan pihak kepolisian, mereka menjaga dan mengamankan karena ada informasi bahwa terdapat satu kelompok masyarakat yang ingin melakukan demo ke ICW, dengan isu membahas mengenai rasisme di Papua," kata Wana Alamsyah.
Dia pun heran karena kantor ICW digeruduk massa dengan isu rasisme Papua. Padahal, ICW tidak pernah membahas isu-isu soal Papua.
"Kami secara prinsip tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demonstrasi, karena itu merupakan hak warga negara. Tapi yang kami pertanyakan adalah mengenai isu tersebut yang didesak ke ICW mengenai isu rasisme di Papua," imbuhnya.
Wana menduga, pengamanan kepolisian di depan kantor ICW, karena belakangan ini kerap kritis terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Apalagi belum lama ini ICW merilis temuan soal isu kecurangan Pemilu 2024. Temuan itu merupakan hasil penelusuran ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil.
ICW bersama KontraS sempat mengungkapkan ada selisih suara Pilpres 2024 dalam jumlah besar yang disebabkan kerusakan dalam Sirekap.
Jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke Sirekap berubah dan mengalami lonjakan yang cukup beras.
"Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli," kata Kepala Divisi KontraS, Rozy Brilian.
Dalam pemantauan sepanjang 14-19 Februari 2024, pihaknya menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara.
Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.
"Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara," tandasnya. (*)
Editor : Eka Prasetya