RadarBuleleng.id - Pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat dengan nilai mencapai Rp 27 miliar memantik perhatian publik.
Sorotan muncul setelah beredar dugaan harga sepatu mencapai Rp 700 ribu per pasang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menanggapi isu tersebut. Lembaga antirasuah itu menyoroti potensi markup dalam pengadaan, terlebih setelah brand sepatu lokal Stradenine mengungkapkan harga produknya berkisar Rp 179 ribu hingga Rp 300 ribu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi area yang rawan praktik korupsi.
Oleh karena itu, KPK turut melakukan pendampingan melalui Direktorat Monitoring terhadap program Sekolah Rakyat.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," kata Budi kepada wartawan pada Senin (4/5/2026).
Ia memaparkan, berbagai modus kerap ditemukan dalam perkara korupsi pengadaan. Mulai dari perencanaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang sering kali berada dalam lingkaran tertentu.
Data penindakan KPK periode 2004-2025 mencatat, sebanyak 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan.
Angka tersebut menempatkan kasus pengadaan sebagai modus terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
"Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ungkapnya.
Selain pengawasan langsung, KPK juga memperkuat pencegahan melalui instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI).
Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, yang masuk kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ dalam SPI 2024 Kemensos tercatat di angka 67,66. Meski meningkat pada 2025, penilaian dari komponen ahli masih tergolong rendah, yakni 69,94.
Melalui pemantauan tersebut, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas.
Masyarakat juga diminta aktif mengawal penggunaan anggaran negara agar celah korupsi dapat diminimalkan.
"Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya