SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Eksistensi widyalaya sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan Hindu di Kabupaten Buleleng, Bali, dinilai belum berjalan optimal.
Minat masyarakat masih tergolong rendah, salah satunya dipicu stigma yang selama ini melekat pada widyalaya.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Diskusi Akhir Tahun bertema Penguatan dan Pengembangan Widyalaya di Kabupaten Buleleng yang digelar Dewan Pendidikan Buleleng di Aula SMKN 2 Singaraja, Rabu (24/12/2025).
Puluhan praktisi pendidikan, tokoh adat, hingga akademisi turut hadir membahas masa depan widyalaya di Bali Utara.
Diskusi itu digelar bukan tanpa sebab. Hingga kini, widyalaya masih belum menjadi pilihan utama masyarakat.
Bahkan, belum ada satu pun widyalaya negeri yang berdiri di Bali Utara, meski Kementerian Agama telah membuka peluang pengembangan widyalaya di berbagai jenjang pendidikan.
Saat ini di Buleleng tercata ada 9 unit pratama widyalaya, 1 unit adi widyalaya, 1 madyama widyalaya, dan 2 utama widyalaya. Seluruhnya dikelola oleh yayasan alias sekolah swasta.
Baca Juga: Festival Kecamatan Direncanakan Bangkit Lagi, Pemkab Buleleng Siap Gulirkan Mulai 2026
Widyalaya sendiri merupakan sekolah formal berbasis keagamaan Hindu, dengan kedudukan setara madrasah. Jika madrasah berbasis pendidikan Islam, maka widyalaya mengintegrasikan pendidikan umum dengan nilai-nilai agama Hindu.
Pemerintah telah membuka peluang pendirian pratama widyalaya setingkat TK, adi widyalaya setingkat SD, madyama widyalaya setingkat SMP, hingga utama widyalaya setingkat SMA. Bahkan, pengembangan utama widyalaya kejuruan juga dimungkinkan.
Namun di lapangan, kepercayaan publik terhadap widyalaya dinilai belum tumbuh sepenuhnya.
Salah satu peserta diskusi, Made Satria Narottama, menyebut stigma masih menjadi tembok besar bagi perkembangan widyalaya.
“Saya pernah ketemu langsung dengan orang tua. Anaknya sekolah di pratama widyalaya, tapi tidak mau kalau anaknya nanti lanjut ke adi widyalaya. Lebih baik di sekolah umum. Alasannya di jenjang adi widyalaya, hanya diajarkan metanding dan mesegeh. Ada stigma bahwa sekolah di widyalaya hanya akan jadi asisten pemangku,” ujarnya.
Satria menganjurkan agar widyalaya mengedepankan hal lain sebagai unggulan. Bukan hanya pendidikan karakter, widyalaya juga perlu mempromosikan hal yang relevan dengan perkembangan zaman.
"Misalnya mengedepankan bahasa asing sebagai pembeda. Ini bisa menarik minat orang tua siswa," ujarnya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Buleleng, Gede Sumarawan mengakui masih ada stigma soal widyalaya. Salah satunya stigma bila lulusan widyalaya akan menjadi pemangku atau tokoh agama masih sering terdengar di masyarakat.
“Dikira setelah lulus dari widyalaya akan jadi pemangku. Padahal tidak. Widyalaya itu punya keunggulan di bidang karakter. Karena widyalaya bukan hanya mengurus IQ siswa, tapi juga EQ dan SQ. Bukan hanya kecerdasan intelektual saja,” ungkapnya.
Tak hanya itu, para lulusan widyalaya juga bisa melanjutkan ke sekolah umum atau perguruan tinggi non keagamaan. Lulusan adi widyalaya misalnya, bisa melanjutkan ke SMP Negeri.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Buleleng Made Sedana menegaskan diskusi tersebut sengaja digelar untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang widyalaya.
Ia menekankan bahwa widyalaya merupakan pendidikan formal yang menekankan penguatan karakter berbasis nilai-nilai agama Hindu.
Sedana mengakui, tantangan terbesar widyalaya saat ini terletak pada persoalan branding.
“Makanya dalam diskusi kami sepakat bahwa semua pihak harus menyebarluaskan widyalaya ini ke masyarakat dengan berbagai pola dan cara. Sehingga nanti branding widyalaya bisa setara dengan madrasah, sekolah Katolik maupun Kristen, atau sekolah umum,” tegasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya