RadarBuleleng.id - Staf Khusus Presiden, Anak Agung Ari Dwipayana bertemu dengan Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah.
Keduanya bertemu di Puri Kauhan Ubud. Pertemuan itu pun sempat diunggah di akun Instagram Ari Dwipayana.
Saat dikonfirmasi kemarin (16/9/2024), Ari Dwipayana yang juga Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud menyambut kedatangan De Gadjah.
Menurut Ari, De Gadjah melakukan simakrama untuk meminta nasehat, kritik, dan masukan karena akan maju menjadi calon gubernur pada Pilkada Bali.
”Saya sebagai warga Bali dan juga warga Puri menyambut dengan baik sikap rendah hati De Gadjah yang mau mendatangi berbagai kalangan mulai dari rakyat kecil sampai penglingsir puri, untuk meminta nasehat,” ungkapnya.
Baca Juga: Sah! De Gadjah Dapat Rekomendasi Jadi Calon Gubernur. Siap All In di Pilkada Bali
Pria yang juga Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu berharap dengan De Gadjah dan para kandidat lainnya menggunakan momen pilkada ini bertanding secara ksatria.
Ia berpesan agar meninggalkan cara-cara lama yang dianggap membodohi masyarakat Bali yang saat ini semakin kritis.
”Justru masyarakat Bali harus diajak makin cerdas berpolitik dengan meningkatkan literasi dan edukasi politik,” ujarnya.
Ari Dwipayana mencontohkan pemanfaatan anggaran daerah. Ia menyebut dana itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
”Jadi momen pilkada harusnya ajang adu gagasan, ajang bertanding program untuk kemajuan bali ke depan,” kata Ari.
Dia juga mengingatkan agar seorang pemimpin harus melakukan sikap andhap asor, yang bermakna tidak arogan, sombong, angkuh, merasa paling benar, serta merasa paling kuat. Bahkan, merasa di atas segalanya.
Lebih lanjut Ari mengatakan, ia mengajak De Gadjah berdiskusi berbagai masalah krusial di Bali.
Seperti masalah sampah yang kian menggunung, macet yang semakin ruwet, keamanan masyarakat, ketimpangan pembangunan antar daerah, kasus bunuh diri tertinggi.
Ada pula permasalahan soal lemahnya perhatian pada sektor pendidikan, politisasi desa adat, defisit anggaran APBD, hingga masalah di sektor pariwisata.
“Jangan sampai Bali menjadi daerah yang kepemimpinannya auto pilot. Ada masalah, tapi tidak bisa terselesaikan. Model kepemimpinan autopilot seperti ini harus diubah atau diakhiri,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya