SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Pasangan calon Bupati Buleleng dan Calon Wakil Bupati Buleleng nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry dan Gede Suardana menjanjikan tunjangan kepada para guru.
Pasangan ini berjanji akan memberikan tunjangan kinerja kepada guru, hingga Rp 2 juta per orang per bulan.
Tunjangan itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja para guru. Sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Janji itu dilontarkan pasangan Sugawa-Suardana saat mengikuti sesi debat publik Pilkada Buleleng di Hotel Banyualit Lovina pada Rabu (20/11/2024).
Asal tahu saja, para guru di Buleleng memang belum mendapatkan tunjangan kinerja alias tukin secara merata.
Guru yang belum mengantongi sertifikat pendidikan, berhak mendapatkan tukin. Sementara yang sudah mendapat sertifikasi, berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi tanpa tukin.
Masalahnya, seluruh daerah di Bali memberikan tukin kepada semua guru. Baik itu yang mengantongi sertifikasi atau tidak. Praktis hal itu menjadi kasak-kusuk di kalangan guru.
Calon Bupati Buleleng nomor urut 1, Nyoman Sugawa Korry menyatakan pemberian tunjangan hanya soal komitmen kepala daerah.
Ia menyebut daerah lain di Bali yang punya pendapatan lebih kecil dari Buleleng, bisa memberikan tukin kepada guru. Sebut saja Klungkung, Karangasem, Bangli, hingga Jembrana.
“Jembrana bisa, kenapa kita tidak? Insentif nanti per bulan minimal Rp 1 juta. Ini secara bertahap akan kami lakukan,” ujarnya.
Meski jumlah guru di Buleleng paling banyak seantero Bali, Sugawa Korry menyebut bukan masalah besar.
“Saya optimistis bisa. Kenapa tidak? Coba, Bangli pendapatannya hanya Rp 200 miliar. Kita di Buleleng sudah Rp 575 miliar. Kenapa tidak bisa? Ini kan persoalan komitmen saja,” ujarnya.
Terpisah, Calon Wakil Bupati Buleleng nomor urut 2, Gede Supriatna menyebut ide pemberian tunjangan yang dilontarkan pasangan Sugawa-Suardana tidak realistis.
Gede Supriatna menyebut Pemkab Buleleng pernah memberikan insentif kepada guru. Nilainya saat itu Rp 750 ribu per tahun.
Menurutnya, Buleleng memiliki guru hingga 6.000 orang. Pemberian insentif hingga Rp 2 juta per bulan akan sulit dilakukan. Sebab akan sangat membebani keuangan daerah.
Dari hitung-hitungan dirinya, untuk membayar tunjangan saja maka pemerintah akan menghabiskan anggaran Rp 155 miliar per tahun. Nyaris seperempat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng.
“Bukannya kami tidak peduli dengan para guru. Tapi kami hanya ingin calon pemimpin Buleleng memahami kondisi APBD Buleleng. Sehingga mereka berpikir dan memberikan janji yang realistis,” ujarnya.
Dengan anggaran Rp 155 miliar per tahun, Supriatna meyakini anggaran pemerintah akan terbebani cukup berat. Sebab pemerintah juga perlu anggaran untuk program di luar sektor pendidikan.
Belum lagi tahun depan pemerintah harus membayar gaji dan tunjangan para Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bagi Supriatna, hal yang lebih realistis adalah memberikan tunjangan sebanyak Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per tahun. Tunjangan itu bisa dibayarkan setiap triwulan.
“Kalau hitungan per tahun, malah bisa ditingkatkan bertahap. Mungkin mulai dulu dari Rp 1 juta, nanti bertahap sampai ke angka Rp 3 juta bahkan Rp 4 juta (per tahun). Sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Itu masih realistis,” tegas Supriatna. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya