Bali Birokrasi Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum Kriminal Kesehatan Kuliner Nasional Nusantara Olahraga Otomotif Pariwisata Pendidikan Politik Sosial Budaya Update Buleleng

PDIP Larang Kader Ikut Bisnis MBG. Bali Siap Lakukan Instruksi

Ni Kadek Novi Febriani • Senin, 2 Maret 2026 | 11:24 WIB

 

ilustrasi dapur MBG.
ilustrasi dapur MBG.

RadarBuleleng.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat kini masuk radar pengawasan internal PDI Perjuangan. 

Partai berlambang banteng itu menginstruksikan seluruh kadernya agar tidak memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.

Larangan itu juga mencakup keterlibatan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Instruksi tertuang dalam surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.

Politisi PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menjelaskan, kebijakan tersebut diambil demi menjaga etika politik dan integritas kader. 

Ia menekankan, kader yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif harus fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

“Apalagi, program MBG disinyalir mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan. Karena itu, kader diminta menjaga jarak agar tidak terjadi konflik kepentingan,” tegasnya.

Di Bali, respons kader PDIP terbilang hati-hati. Bendahara DPD PDIP Bali yang juga Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, mengaku belum mempelajari detail isi surat instruksi tersebut.

“Saya belum tahu. Saya jadi panitia di sini (acara Mahagaya Pagelaran Persona di Sanur, Red), seminggu di sini jadi belum tahu apa isinya,” ujar pria asal Buleleng itu.

Politisi yang akrab disapa Dewa Jack itu juga menyerahkan sepenuhnya penentuan pengelola program MBG dan SPPG kepada pemerintah. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Instruksi DPP PDIP ini dinilai sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi konflik kepentingan di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan dalam program MBG. 

Kebijakan tersebut juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, yang sebelumnya menyebut pemilik dapur MBG berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kader partai politik. (*)

 

Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.

Editor : Eka Prasetya
#Makan Bergizi Gratis #Mbg #pdi perjuangan #Instruksi #SPPG #Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi #pemerintah pusat #politik #partai #bisnis #kader