RadarBuleleng.id - Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah program bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.
Informasi terbaru per 8 Desember 2025 menunjukkan bahwa pencairan dilakukan serentak di 103 kabupaten/kota, mencakup bantuan tunai, bantuan pangan, dan program keluarga berkelanjutan.
Sejumlah daerah telah melaporkan dana masuk, sementara wilayah lain diminta terus memantau perkembangan.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memasuki tahap keempat.
Penyaluran berlangsung bersamaan dengan bantuan tunai Kesra senilai Rp 900 ribu.
Selain bantuan uang, pemerintah juga mendistribusikan paket pangan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng sebagai alokasi bulan Oktober–November.
Dana BPNT sebesar Rp 600 ribu terpantau mulai masuk ke rekening penerima di sejumlah provinsi.
Di Jawa Barat, penyaluran terlihat merata terutama di wilayah Bandung dan sekitarnya.
Jawa Tengah melaporkan progres cepat di Semarang, Purbalingga, Purwokerto, Boyolali, dan Sragen.
Sementara itu di Jawa Timur, KPM di Ngawi, Madiun, dan Magetan telah menerima hak mereka.
Pemerintah juga menyarankan penerima di Sumatera, Kalimantan, Papua, serta Bali untuk melakukan pengecekan berkala karena proses transfer berjalan bertahap.
Distribusi beras dan minyak goreng dilakukan dengan prosedur ketat. Setiap KPM wajib membawa undangan resmi sebagai syarat utama pengambilan.
Untuk pengambilan langsung, penerima harus menunjukkan KTP asli. Apabila diwakilkan dalam satu Kartu Keluarga, perwakilan wajib membawa KTP asli, fotokopi KTP penerima, dan KK.
Jika pengambil berasal dari KK berbeda, syaratnya berupa KTP asli perwakilan serta fotokopi KTP penerima.
Bantuan ini harus diambil dalam kurun lima hari. KPM yang tidak mengurus haknya tanpa alasan berisiko kehilangan jatah, karena kuota dapat dialihkan kepada keluarga lain yang dinilai lebih membutuhkan.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh bantuan tunai harus digunakan sesuai ketentuan.
Sistem pengawasan keuangan kini lebih ketat dan terintegrasi, sehingga perilaku penggunaan dana yang tidak wajar dapat berujung pada penghentian bantuan.
BLT Kesra ditetapkan memiliki batas penyaluran hingga 31 Desember 2025. Selain itu, pemerintah memberi sinyal adanya peluang bantuan lanjutan pada 2026 bagi KPM yang tertib, mengambil bantuan tepat waktu, dan mematuhi aturan penggunaan. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya