SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Pemkab Buleleng mulai menerapkan sistem digital dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.
Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong di Kecamatan Buleleng, ditunjuk sebagai lokasi uji coba Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital alias bansos yang digagas pemerintah pusat.
Program ini menjadi langkah baru untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Melalui sistem digital, proses verifikasi tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai informasi sosial ekonomi penerima manfaat.
Kegiatan uji coba berlangsung di Kantor Lurah Penarukan dan Kantor Perbekel Poh Bergong pada Kamis (4/6/2026).
Pelaksanaannya merupakan bagian dari uji coba serentak di seluruh kabupaten/kota di Bali yang berlangsung hingga Jumat (5/6/2026) hari ini.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut transformasi perlindungan sosial berbasis digital yang didorong pemerintah pusat melalui Dewan Ekonomi Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Melalui Perlinsos Digital, proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial dilakukan langsung melalui aplikasi yang telah disiapkan pemerintah pusat. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Pada tahap awal ini, sebanyak 501 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi sasaran verifikasi.
Rinciannya, di Kelurahan Penarukan terdapat 147 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 120 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Sementara di Desa Poh Bergong terdapat 120 penerima PKH dan 114 penerima BPNT.
Menurut Kariaman, salah satu keunggulan sistem baru tersebut adalah kemampuannya mengintegrasikan berbagai data dari instansi terkait.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon penerima bantuan.
Data yang terhubung tidak hanya berasal dari kependudukan, tetapi juga mencakup informasi kepemilikan aset, data pertanahan, hingga aktivitas perbankan yang dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang.
“Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui kondisi penerima manfaat secara lebih objektif. Jadi penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya berdasarkan penilaian manual, tetapi didukung data yang terintegrasi dari berbagai instansi,” jelasnya.
Ia menegaskan, digitalisasi tersebut bertujuan meminimalkan kesalahan sasaran yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan dan tidak dinikmati oleh pihak yang secara ekonomi sudah tergolong mampu.
Untuk mendukung pelaksanaan program, DinsosP3A Buleleng menerjunkan 82 agen Perlinsos yang terdiri dari pendamping PKH, perangkat desa dan kelurahan, serta petugas Dinsos P3A.
Mereka bertugas membantu masyarakat melakukan proses verifikasi dan penginputan data melalui aplikasi yang telah disiapkan.
Kariaman juga mengimbau seluruh penerima bantuan agar mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena menjadi salah satu syarat penting dalam proses verifikasi berbasis digital.
Ia berharap Penarukan dan Poh Bergong dapat menjadi contoh sukses penerapan Perlinsos Digital di Buleleng.
Jika berjalan efektif, sistem tersebut diharapkan mampu menghadirkan data penerima bantuan yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami, melalui digitalisasi ini data penerima bantuan semakin akurat, transparan, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul terkait ketepatan sasaran bantuan sosial,” pungkasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya