SINGARAJA, RadarBuleleng.id - Aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan Patriot Garuda Nusantara (Ormas PGN), menuai kecaman publik.
Ormas tersebut membubarkan diskusi publik yang digelar oleh People Water Forum (PWF). Diskusi sedianya berlangsung di Hotel Oranjje, Jalan Hayam Wuruk, Denpasar.
Namun ormas tersebut justru membubarkan agenda diskusi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (20/5/2024).
Bahkan pada Selasa (21/5/2024), ormas itu dengan di-back up Polisi Pamong Praja juga melarang peserta dan pembicara masuk ke lokasi kegiatan.
Hingga Rabu (22/5/2024) peserta kegiatan masih dilarang masuk. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali melarang orang masuk ke lokasi tersebut.
Peristiwa itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari peneliti di Menjangan Institute, Komang Agus Widiantara.
Agus sangat menyayangkan peristiwa yang merenggut ruang-ruang masyarakat sipil untuk berekspresi.
“Oknum ormas mengintimidasi bahkan sampai membubarkan, saya rasa sangat kelewatan. Karena ormas tidak memiliki kapasitas dan fungsi untuk membubarkan. Tentu sangat aneh ada ormas yang dibiarkan membubarkan ruang dialog publik,” ujarnya.
Ia menyebut fenomena yang terjadi saat ini di Bali menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Bali dalam kondisi krisis.
Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan berekspresi. Hal itu bahkan tertuang dalam konstitusi negara.
Namun sekelompok orang membubarkan kegiatan diskusi, tanpa mendapat tindakan tegas dari aparat negara. Bahkan mendapat perlindungan dari aparat, dalam hal ini Polisi Pamong Praja.
“Berdasarkan akal dan nalar yang rasional, tetap saja hal itu tidak masuk akal,” tegasnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, diskusi publik yang digelar PWF semestinya menjadi otokritik bagi pemegang kebijakan. Sebab kondisi air di Bali tidak baik-baik saja.
Sebagai kawasan pariwisata, air jadi kebutuhan vital bagi masyarakat Bali. Air sangat diperlukan dalam aktivitas keseharian, hingga pada ruang ritual dan spiritual.
“WWF ini sebenarnya ruang kritik bagi Indonesia dan Bali, bagaimana air ini seharusnya bisa ditujukan pada masyarakat secara luas. Tidak dikapitalisasi hanya untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Agus juga menyebut aksi pembubaran diskusi publik itu merupakan bentuk paranoid kelompok penguasa terhadap masyarakat sipil.
Padahal agenda diskusi publik dalam PWF, merupakan bentuk otokritik pada pemegang kebijakan publik.
Sebab kini masyarakat sipil harus berbenturan dengan pemodal dalam mengakses air bersih.
“Kita menyampaikan gagasan sesuai fakta dan data, justru dibungkam. Entah seperti apa rezim akan membangun demokrasi yang sehat,” tandasnya. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya