SINGARAJA-Disebut belum optimal dalam masalah data kependudukan, yang berpengaruh ke penanganan persoalan sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng disarankan untuk meng-update (perbaharui) data kependudukan setiap hari.
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng selama 10 kali berturut-turut.
Meski begitu, dalam temuan BPK RI disinggung mengenai realisasi pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta penerima upah dan bukan pekerja kelas III. Yang disebut belum berdasarkan data kepesertaan yang akurat.
Meski penanganan masalah sosial di Buleleng merupakan tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos), tetapi masih ada bagian yang beririsan dengan Disdukcapil.
BPK RI memberikan catatan, yakni terkait verifikasi terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak tercantum NIK-nya dalam data kependudukan setiap bulan. Hal itu ternyata membuat adanya pembebanan pada kas negara terkait realisasinya.
“Jadi kami sudah upayakan untuk update terutama masyarakat yang meninggal dan pindah datang. Itu sudah setiap hari share ke grup WA, yang anggotanya Dinsos dan BPJS Kesehatan,” ujar Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juartawan ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Komisi I di Gedung DPRD Buleleng pada Senin (8/7) siang.
Katanya, yang menjadi permasalahan yakni adanya masyarakat yang meninggal, namun masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatan-nya oleh pemerintah. Karena masyarakat tersebut masuk kategori PBI.
Juartawan membantah bila Disdukcapil Buleleng belum optimal dalam memfasilitasi hak akses data kependudukan kepada Dinsos Buleleng. Utamanya untuk kepentingan rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, data kependudukan ada dua. Yakni data perseorangan yang tidak bisa dipublikasikan secara umum, lantaran memiliki data personal. Dan satu lagi data agregat, yang merupakan data secara keseluruhan.
“Tidak ada yang terbatas dan tidak berikan data. Tapi dari yang awalnya share data tiap bulan, kini jadi tiap hari. Termasuk yang meninggal dan pindah datang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Buleleng, I Gede Odhy Busana mengatakan bila permasalahan tersebut menjadi temuan BPK RI dalam audit. Dari poin BPK RI, memfokuskan pada data penerima PBI yang kurang akurat.
Bila kurang akurat, yang contohnya penerima sudah meninggal namun belum dilaporkan, tentu akan menyebabkan kerugian pada negara.
Odhy Busana menyampaikan bila BPK RI menyarankan agar pembaharuan data kependudukan dapat dilakukan setiap hari. Hal ini juga berpengaruh pada pengurangan kerugian negara, akibat membayarkan iuran PBI ke penerima yang tidak sesuai.
Data yang kurang akurat, lanjut Odhy Busana, adalah data yang akurat terkait kependudukan.
Contohnya, anak lahir yang belum punya nama. Kemudian anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sudah cerai, tetapi ibunya belum memiliki akta perceraian.
Katanya, poin-poin tersebut membuat data-data kependudukan untuk BPJS Kesehatan menjadi kurang akurat.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi langkah Disdukcapil Buleleng yang membuat koneksi dengan pihak terkait guna menginformasikan data baru dan akurat. Sehingga mampu meminimalisir kesalahan dan tidak tepatnya data.
“Perlu kontrol cermat agar tidak terjadi hal semacam ini lagi. Itu saran kami,” sarannya disampaikan usai rapat. ***
Editor : Donny Tabelak