SINGARAJA, Radarbuleleng.jawapos.com- Disleksia atau kesulitan membaca, menulis, dan mengeja yang diungkap Dewan Pendidikan Buleleng, yang terjadi di dunia pendidikan Bali utara, disebut hanya menyudutkan potret pendidikan Buleleng.
Hal ini diutarakan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya pada Senin (14/4) siang di Gedung Dewan Buleleng.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan belajar itu.
Yakni belum adanya sekolah luar biasa untuk anak-anak penyandang disabilitas di setiap kecamatan, kemiskinan, guru yang mengajar bukan pada bidang ilmunya, ditambah dengan kurikulum pendidikan yang menekankan tidak ada lagi pelajar yang tinggal kelas.
Padahal baca, tulis, dan hitung (calistung) menjadi dasar belajar bagi seseorang, sebelum mendapatkan ilmu-ilmu lainnya selama mengenyam pendidikan.
Sehingga dengan dapat calistung, maka anak akan menemukan dunianya untuk meraih masa depan.
Menurut Ngurah Arya, memang berbicara mengenai Buleleng, semua dapat mengeluarkan pendapat sendiri-sendiri. Namun jangan sampai menyudutkan pendidikan.
Bahkan seharusnya Dewan Pendidikan Buleleng dapat duduk bersama terlebih dahulu. Tentu data yang disuguhkan oleh mereka, apabila berbeda dengan kenyataan yang ada, akan menjadi tanggung jawab di masyarakat.
”Disaat mau melompat maju, tetapi ada dewan pendidikan yang berbicara tentang itu (disleksia). Ini kurang elok sebenarnya dalam pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Dewan Buleleng berharap agar pemerintahan Bupati I Nyoman Sutjidra dan Wakil Gede Supriatna dapat menyelesaikan permasalahan ini, dalam waktu 100 hari masa kerja pertama.
Meski tidak bisa diselesaikan singkat, sebab harus ada target jangka menengah dan panjang.
Apalagi di Buleleng, pendidikan tidak lepas kaitannya dengan ekonomi dan kesehatan. Maka semuanya pun harus saling berkesinambungan, untuk diselesaikan.
Pihaknya pun menyarankan agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialokasikan untuk les, bagi pelajar yang mengalami gangguan belajar.
”Bisa saja yang disampaikan itu data tahun kemarin. Tetapi hari ini kan real-nya tidak ada seperti itu. Mungkin ingin kritisi pemimpin baru agar jengah, menyelesaikan masalah pendidikan jadi lebih baik dari kemarin,” sambung Ngurah Arya.
Sebelumnya data dari Dewan Pendidikan Buleleng yakni sebanyak 443 orang pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali utara, mengalami gangguan belajar alias tidak dapat membaca, menulis, dan mengeja.
Namun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari kepala satuan pendidikan SMP, tercatat ada 363 anak yang belum bisa membaca.
Dari jumlah itu ada 297 yang sama sekali tidak dapat membaca, sedangkan 66 lainnya masih mengeja.
Diketahui di SMP 1 Seririt tercatat ada 21 orang siswa yang belum bisa membaca, yang tercatat menjadi terbanyak.
”Kami koordinasi ke kepala sekolahnya, agar ada jam khusus untuk anak-anak ini. Sehingga didampingi dalam mengenal huruf, belajar menulis, hingga bisa membaca. Akan dievaluasi tiga sampai enam bulan kedepan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi pada Senin (14/4) siang.
Meski mengalami gangguan belajar, namun para siswa ini tetap bersekolah begitu juga dengan mengerjakan tugas serta Pekerjaan Rumah (PR). Bahkan ada yang sudah mencapai kelas IX atau tiga SMP.
Apa penyebabnya? Menurut Plt Ariadi, pertama karena pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 lalu, kedua karena disleksia, ketiga rendahnya semangat dan motivasi belajar anak yang memang mendominasi, terakhir ada faktor siswa penyandang disabilitas.
Selain menggandeng guru-guru di sekolah, Disdikpora Buleleng berencana mengajak pihak ketiga untuk membantu anak-anak lepas dari disleksia. Baik relawan maupun lembaga pendidikan non formal.
”Selama ini sudah berlangsung proses belajar, hanya ada yang tidak bisa membaca,” tandasnya.***
Editor : Donny Tabelak