Tiga Tahun Digantung, Kementerian PU Ungkap Progres Tol Pekutatan-Mengwi
RadarBuleleng.id – Sejumlah Camat, Perbekel, Bendesa Adat, hingga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari wilayah terdampak proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berkumpul di Graha Yadnya, Tabanan, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan yang dikemas dalam agenda konsultasi publik yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum guna menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Pertemuan tersebut melibatkan para pejabat desa lintas kabupaten, mulai dari Kecamatan Pekutatan di Jembrana, tujuh kecamatan di Tabanan, hingga Kecamatan Mengwi di Badung.
Meski pada dasarnya seluruh elemen masyarakat mendukung penuh percepatan pembangunan tol yang menghubungkan Jembrana, Tabanan, dan Badung tersebut, para perwakilan warga secara tegas mempertanyakan kejelasan jadwal eksekusi proyek serta kepastian pencairan ganti rugi lahan.
Perbekel Desa Antosari, I Nyoman Agus Suriawan, meminta pemerintah memberikan tenggat waktu yang pasti.
"Memang rencana sudah ada, tetapi masyarakat kami perlu kepastian dan kejelasan supaya tidak menggantung lagi. Sebagai masyarakat dan perbekel maka setiap tahapan proses proyek tol ini baik momen rapat dan keputusan tertentu harus dilibatkan," ujar Agus Suriawan mewakili warga yang tanahnya masuk dalam peta pembebasan lahan.
Ia menambahkan, patok batas tol di lapangan sebagian besar memang telah dilepas oleh warga, namun kondisi tersebut tidak memengaruhi pengukuran ulang lantaran batas lintasan kini telah terdeliniasi menggunakan teknologi citra satelit.
"Penekanan kami mudah-mudahan proyek tol ada kepastian, karena kami sudah tiga tahun kami dan warga terdampak digantung. Jangan hanya janji-janji saja dan wacana-wacana dari pemerintah," pungkasnya.
Menjawab keraguan warga, Perwakilan Kementerian PU Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Muhamad Yoga, memastikan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini terus berjalan.
