SINGARAJA, RadarBuleleng.id – Krisis kekurangan guru yang melanda Kabupaten Buleleng mendapat perhatian serius dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti.
Ditemui di Taman Kota Singaraja, Jumat (13/2/2026) pagi, ia menegaskan persoalan utama bukan sekadar jumlah guru, melainkan distribusinya yang belum merata.
Seperti diketahui, hingga akhir 2025 Buleleng tercatat kekurangan 1.056 guru, terutama di jenjang SD dan SMP.
Kondisi tersebut dipicu banyaknya guru pensiun. Hal itu diperparah dengan pembatasan dalam sistem Dapodik, sehingga sekolah kesulitan merekrut tenaga pengganti.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah komprehensif yang melibatkan lintas kementerian.
Adapun kementerian yang dilibatkan mencakup Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Agama, maupun Kementerian Keuangan.
“Nanti soal distribusi guru kami akan bicarakan lebih lanjut. Akan ada pembahasan antara kementerian terkait,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara nasional sebenarnya rasio guru dan murid dinilai cukup. Namun, ketimpangan terjadi karena ada daerah yang kelebihan guru, sementara daerah lain kekurangan, bahkan dalam satu wilayah bisa terjadi ketidakseimbangan antar sekolah.
“Jadi ada daerah kelebihan guru, ada yang kekurangan guru. Ada yang satu daerah satu sekolah kekurangan guru, ada yang satu sekolah kelebihan guru. Sehingga sedang kami cari skema seperti apa,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah akan menyusun penyelesaian berbasis data riil kebutuhan di lapangan. Pendataan ulang secara menyeluruh akan dilakukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Kami akan coba mencari penyelesaian komprehensif berbasis data. Sehingga nanti akan ada pendataan kembali riil kebutuhan guru kita seperti apa, sehingga bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Made Sedana, mengungkapkan kekurangan guru di Buleleng bukan persoalan baru. Setiap bulan selalu ada guru yang memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen belum mampu menutup kebutuhan.
Ia mengingatkan, jika tidak segera diatasi, kekurangan guru berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
Saat ini, sebagian kebutuhan di Buleleng telah ditopang oleh sekitar 440 guru honorer yang dibiayai melalui dana BOSP.
Pemkab Buleleng juga melakukan penataan ulang, termasuk memindahkan guru PPPK yang belum mendapat jam mengajar ke sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
Meski begitu, solusi jangka panjang tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan rekrutmen ASN berada di tangan pusat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
