RadarBueleng.id - Persoalan sampah di kawasan pantai Bali kembali yang menjadi sorotan nasional, menjadi tamparan keras khususnya bagi dunia pariwisata di Bali.
Apalagi Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegur kepala daerah di Bali dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait kondisi pantai yang dinilai masih kotor dan tidak terkelola dengan baik.
Menanggapi teguran tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Gede Harja Astawa, meminta Pemprov Bali menjadikannya momentum evaluasi serius, khususnya dalam penanganan sampah di daerah-daerah, termasuk hingga ke Buleleng.
Politisi asal Buleleng itu menilai, selama ini pemerintah terlalu fokus pada pembangunan proyek-proyek besar atau mercusuar. Sementara persoalan mendasar seperti pengelolaan sampah di tingkat masyarakat belum ditangani secara optimal.
“Solusi sampah tidak cukup hanya dengan imbauan. Pak Gubernur, pembangunan mercusuar memang bagus, tapi jauh lebih penting jika dibarengi solusi nyata untuk masalah sampah,” tegas Harja.
Menurut Harja, pendekatan swakelola berbasis masyarakat harus diperkuat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari alat pemilahan hingga pengolahan sampah, terutama di wilayah pesisir yang rentan terdampak pencemaran, termasuk di kawasan Bali Utara.
Ia juga secara tegas menolak wacana pembuangan sampah ke luar Bali. Harja menilai langkah tersebut bukan solusi jangka panjang, melainkan hanya memindahkan masalah ke wilayah lain.
“Tidak harus keluar pulau kalau hanya dijadikan tempat pembuangan. Itu bukan menyelesaikan persoalan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” katanya.
Harja menegaskan, teguran Presiden Prabowo merupakan bentuk kepedulian terhadap Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia.
Karena itu, ia berharap “jeweran” tersebut menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan sampah secara konkret.
Salah satu solusi yang didorong Harja adalah penyediaan peralatan pengolahan sampah organik agar dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sehingga volume sampah yang berakhir di pantai dan tempat pembuangan bisa ditekan.
Selain itu, Anggota Komisi I DPRD Bali ini juga mengingatkan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Sesuai amanat Undang-Undang Provinsi Bali, dana tersebut dialokasikan untuk perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya.
“Kalau ada sekitar 7 juta wisatawan dikalikan Rp 150 ribu, potensinya bisa mencapai Rp 1 triliun. Angka itu sangat memadai jika difokuskan untuk penanganan sampah dan keberlanjutan pariwisata Bali,” pungkasnya.
Harja juga mengingatkan agar pengelolaan dana PWA dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya