RadarBuleleng.id - Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti lapangan upacara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Selasa (7/10/2025).
Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
Momen tersebut menjadi tonggak penting bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi di berbagai instansi pemerintah daerah.
Acara penyerahan SK tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Laut.
Dalam sambutannya, pejabat yang mewakili bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh PPPK yang kini resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintahan.
Penyerahan SK ini dianggap sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN yang telah lama berkontribusi.
Proses penetapan Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu juga menunjukkan perkembangan positif di berbagai wilayah kerja kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Di wilayah Kanreg VIII BKN Banjarbaru, data per 3 Oktober 2025 mencatat dari 35.325 usulan yang diterima, sebanyak 36,3 persen telah disetujui (ACC), sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi dan pemeriksaan berkas.
Kemajuan lebih signifikan terlihat di Kanreg II BKN Surabaya, di mana per 7 Oktober 2025 progres penetapan NI telah mencapai 50,32 persen.
Hal ini menunjukkan percepatan kinerja tim verifikator dalam memproses usulan dari daerah Jawa Timur dan sekitarnya.
Sementara itu, Kanreg III BKN mencatat capaian tertinggi, yaitu 68,2 persen dari total 130.287 usulan telah berstatus ACC hingga 8 Oktober 2025.
Capaian tersebut menandakan kesiapan administrasi daerah dalam menuntaskan proses penetapan NIP PPPK paruh waktu.
Untuk wilayah timur Indonesia, perkembangan juga terpantau stabil. Data per 7 Oktober 2025 menunjukkan bahwa Provinsi Bali, NTB, dan NTT tengah berada pada tahap akhir penetapan NIP PPPK paruh waktu.
Pemerintah daerah di tiga provinsi ini terus berkoordinasi dengan BKN agar seluruh usulan dapat selesai sesuai target waktu.
Seiring dengan rampungnya proses penetapan NIP di berbagai daerah, perhatian kini tertuju pada rencana peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Pemerintah menegaskan bahwa peralihan ini tidak akan melalui tahapan tes baru, melainkan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan formasi instansi.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjadi salah satu kepala daerah yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana peralihan tersebut.
Ia menegaskan faktor usia honorer akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas peralihan status PPPK paruh waktu ke penuh waktu.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan karier dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang selama ini bekerja dengan sistem paruh waktu.
Selain itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang memiliki kepastian status dan motivasi kerja yang lebih tinggi.
Serangkaian kebijakan terkait PPPK paruh waktu menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menata sistem kepegawaian agar lebih adil dan transparan.
Penyerahan SK di Tanah Laut, percepatan penetapan NIP oleh BKN, serta rencana peralihan status ke penuh waktu menjadi sinyal positif bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Dengan progres yang terus meningkat di berbagai daerah, diharapkan seluruh PPPK paruh waktu segera memperoleh kepastian hukum atas status kepegawaian mereka.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bersinergi agar proses administrasi berjalan cepat, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya