RadarBuleleng.id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan kesiapan mereka untuk mengirimkan hingga 20.000 personel sebagai bagian dari misi perdamaian dan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina.
Pengiriman pasukan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI.
TNI memastikan bahwa 20.000 prajurit yang disiapkan memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, terutama dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP), baik di dalam maupun luar negeri.
Prajurit TNI yang disiapkan untuk misi di Gaza memiliki spesifikasi tugas non-tempur yang fokus pada aspek kemanusiaan dan pembangunan kembali.
Tugas utama mereka terbagi menjadi dua sektor kunci. Yakni Pelayanan Kesehatan atau Medis, serta Konstruksi dan rekonstruksi atau zeni.
Dalam hal pelayanan kesehatan, TNI akan membuka dan mengoperasikan Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) untuk memberikan layanan medis darurat dan perawatan kesehatan bagi korban perang dan warga sipil Gaza.
Rumah sakit akan dilengkapi dengan peralatan medis emergensi, ambulans, serta perlengkapan air bersih dan sanitasi yang memadai.
Sementara untuk konstruksi, TNI akan mengerahkan Satuan Zeni untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur berupaya fasilitas umum yang rusak akibat konflik.
Satuan ini akan dilengkapi dengan alat berat dan sarana rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah Gaza.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, memastikan bahwa personel yang disiapkan sudah teruji dan profesional.
“Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy Ardianzah.
“Kita siapkan seperti fasilitas rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, perlengkapan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi Zeni termasuk alat berat dan sarana rekonstruksi,” lanjutnya.
Meskipun kesiapan personel dan logistik telah maksimal, TNI menegaskan bahwa pengiriman pasukan tetap menunggu persetujuan dari pemerintah dan pihak-pihak internasional terkait.
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dua jalur utama untuk mendapatkan restu pengiriman Pasukan Perdamaian.
Adapun jalur itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau melalui persetujuan dari negara-negara Arab (seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab) serta Israel.
“Kami sampaikan bahwa TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” demikian Freddy Ardianzah. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya