RadarBuleleng.id - Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Aceh, Rifqi Maulana menilai penanganan negara terhadap banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh masih jauh dari maksimal.
Ia menyebut pemerintah pusat belum menunjukkan kehadiran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurut Rifqi, di saat rakyat menghadapi situasi darurat, negara seharusnya tampil paling depan.
“Negara harus hadir ketika rakyat berada dalam kondisi kritis. Jangan hanya datang ketika berbicara soal bisnis dan pengelolaan hasil alam Aceh,” ujar Rifqi.
Ia menegaskan banjir yang terjadi tidak bisa dilihat semata sebagai peristiwa alam. Menurutnya bencana ini berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan yang sudah lama terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam, mulai dari pembalakan liar hingga pembukaan perkebunan sawit secara masif.
“Ini tanah kami, tanah yang diwariskan nenek moyang kami. Kerusakan yang terjadi hari ini bukan tanpa sebab. Ada praktik-praktik yang merusak lingkungan dan dibiarkan berlangsung,” katanya.
Rifqi menilai penanganan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya bantuan darurat, tetapi juga pemulihan rumah warga yang rusak parah, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan lingkungan hidup.
Penanganan yang setengah-setengah, kata dia, justru membuat penderitaan warga berkepanjangan.
“Yang dibutuhkan bukan tambal sulam. Pemulihan harus total, mulai dari rumah warga, fasilitas umum, sampai lingkungan yang rusak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menolak sebagian bantuan internasional untuk Aceh.
Dalam kondisi darurat, menurut Rifqi, seharusnya negara membuka ruang bantuan seluas-luasnya demi kepentingan korban bencana.
“Ketika bantuan internasional ditolak, sementara bantuan yang masuk justru dikenai pajak, ini sangat menyakitkan bagi rakyat. Negara seharusnya melindungi, bukan mempersulit,” kata dia.
Hampir satu bulan setelah banjir, Rifqi menyebut masih banyak persoalan yang belum ditangani secara serius.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, tumpukan gelondongan kayu masih terlihat di sekitar kawasan Pesantren Darul Mukhlisin. Ia menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap kerusakan hutan.
“Ini menunjukkan adanya krisis ekologi akibat illegal logging dan eksploitasi yang rakus. Suara rakyat harus didengar. Pemerintah tidak boleh terus menutup mata,” ujarnya.
Rifqi menegaskan Permahi akan terus melakukan pengawalan hukum dan advokasi lingkungan.
Ia berharap penanganan banjir Aceh tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi diikuti dengan pembenahan kebijakan dan perlindungan lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang. (*)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini RadarBuleleng.id, silahkan bergabung di WhatsApp Channel "Radar Buleleng" dengan klik link berikut ini: Join WhatsApp Channel Radar Buleleng.
Editor : Eka Prasetya